06/04/2020

Kata Gus Dur: Mengapa Saya Golput

kaskus

Penulis: Abdurrahman Wahid


Atorcator.Com – Kita semua tahu, bahwa dalam pemilu capres-cawapres 20
September 2004 nanti, terdapat dua pasanagan: Megawati Soekarnoputri (M)-
Hasyim Muzadi (H) di satu sisi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – M. Jusuf
Kalla (MJK). Tiap kali ditanya orang, penulis menyatakan tidak akan memilih
pasangan manapun sikap ini dinamai golongan putih atau golput. Karena ditanya
berulang kali dimana-mana, maka penulis memutuskan untuk mengemukakan jawaban
itu dalam sebuah artikel yang kali ini Anda baca sendiri. Penulis berharap,
dengan demikian tidak ada lagi yang bertanya, dan terus terang saja tidak akan
ada yang dapat merubahnya. Namun penulis akan memenuhi ketentuan undang-undang
tentang hal ini: tidak mengajak siapapun, melainkan melakukan tindakan yang
merupakan pilihan pribadinya, tanpa ajakan formal kepada siapapun juga.

Alasan utama bagi penulis bersikap golput, bagi penulis adalah melakukan hal
itu sebagaimana protesnya atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurut penulis melanggar sejumlah
undang-undang (UU), UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, No.4/1997 tentang
Penyandang Cacat, No. 12/2003 tentang Pemilu Legislatif dan dua pelanggaran
terhadap UU No.23/2003 tentang Pemilu Presiden. Bahwa, pengadilan kita yang diwakili
baik oleh Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) di Jakarta maupun Pengadilan Negeri semuanya berdiam diri
terhadap 5 buah pelanggaran itu, di mata penulis tidak berarti KPU tidak
melakukan pelanggaran UU, bahkan dimanapun dan kapanpun penulis selalu
menyatakan sistem hukum kita sedang dikuasai oleh ‘mafia peradilan”.

Sikap golput penulis itu, adalah sebuah sikap moral yang merupakan hak penulis
sebagai warga negara, menurut tata hukum yang berlaku. Kalaupun penulis
ditangkap karena bersikap demikian, maka berarti memang keseluruhan sistem
politik kita sudah menjadi busuk dan kediktatoran atas nama “kedaulatan hukum”
menjadi ciri kehidupan bangsa secara keseluruhan. Bagaimanakah hal itu dapat
terjadi, tentu akan menjadi “urusan” bangsa kita, dan bukannya masalah pribadi
penulis semata-mata. Mungkin, pada saat itu penulis sudah mengajar di sebuah
Universitas di negeri lain karena tidak dapat lagi hidup dengan merdeka di
negeri sendiri. Namun, penulis tidak mengharapkan Allah akan membuat keadaan di
negeri menjadi demikian. Apa sebabnya? Karena bangsa kita akan hidup dalam
ketakutan yang mencekam, untuk dapat benar-benar merdeka dan mempertahankan
kebenaran. Apapun ucapan orang, bahwa telah terjadi reformasi pada tahun 1998,
tapi dalam kenyataan reformasi itu telah “dicuri orang”, dan sistem politik
kita hampir-hampir tidak mengalami perubahan. Karena itulah benar kata orang,
bahwa kita adalah “bangsa lunak” yang tidak berani mempertahankan pendirian,
seperti diungkapkan Gunnar Myrdal melalui bukunya “Asian Drama”, yang penulis
baca beberapa tahun yang lalu. Adapun pendapat bahwa demokrasi dapat berkembang
secara bertahap/incremental, penulis sanggah dengan ungkapan demokrasi harus
datang secara total. Adolf Hitler yang kemudian dianggap menjadi diktaktor
besar karena membunuh sekitar 35 juta orang melalui Perang Dunia II bermula
dari demokrasi Republik Weimar ini tahun 1930-an.

Dari bangsa besar berjumlah lebih dari 205 juta jiwa, tidak ada seorangpun
manusia Indonesia yang berani menyatakan secara terbuka atas sikap yang diambil
KPU itu. Kalaupun ada, itupun tidak didengar orang, karena dinyatakan oleh
berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok mahasiswa yang
tidak menguasai “pendapat umum” (public opinion). Karena itu, dengan segala
rasa simpati dan syukur, masih ada manusia Indonesia yang bersikap demikian,
dan penulis berketetapan hati akan terus memperjuangkan demokrasi di negeri
kita. Sementara para pemimpin di negeri kita saat ini, sedang asyik
memperjuangkan kepentingan sendiri melalui pelestarian status quo sistem
politik dari masa lampau. Demokrasi hanya ada di kertas, melalui pembentukan
berbagai lembaga seperti pihak eksekutif, legislative, yudikatif tetapi yang
tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Herankah kita jika KPU lalu menjadi arogan, dan mengembangkan fungsi
ekstrakonstitusional yang sebenarnya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ia
menganggap diri benar, karena lembaga-lembaga pemerintah tidak berani melakukan
koreksi aapapun atas dirinya. Padahal, untuk tiap pelanggaran KPU terhadap
sebuah undang-undang yang ditentukan oleh sistem hukum nasional kita,
hukumannya maksimal adalah kurungan badan selama 5 tahun. Jadi, secara
keseluruhan, Nazarudin Syamsuddin selaku Ketua KPU diancam dengan kurungan
badan maksimal selama 25 tahun. Namun, sampai hari inipun ternyata baru ada
gugatan perdata di muka Pengadilan Negeri di Jakarta pusat oleh penulis agar
KPU membayarnya 1 triliun rupiah selaku penggantian atas kehilangan hak-hak
sipilnya untuk menjadi calon Presiden.

Sementara itu telah dipakai “logika aneh” oleh PTUN di Jakarta, yang
rekomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk memeriksa
keberatan hukum penulis atas keputusan KPU yang dianggap penulis melanggar
hukum. PTUN menyatakan, tidak dapat melanjutkan pemeriksaan atas perkara itu,
karena jika dilakukan agenda ketatanegaraan bisa terganggu. Bukankah justru
kasus hukum pada pengadilan apapun di negeri kita, justru dimaksudkan untuk
“memberi keadilan” kepada para warga negara kita. Keanehan-keanehan seperti
inilah yang dapat diselesaikan jika perundang-undangan dapat dirumuskan oleh
lembaga-lembaga perwakilan yang dipilih secara demokratis. Dengan ungkapan
lain, upaya KPU yang dilakukan sekarang berarti langkah-langkah untuk
mempertahankan status quo sistem politik “akal-akalan” yang ada dewasa ini.

Kenyataan demi kenyataan yang penulis gambarkan di atas, tidak heran jika lalu
mendorongnya kepada sikap menolak berpartisipasi dalam sebuah “pemilu” yang
hanya akan mempertahankan dan melestarikan status quo? Penulis beranggapan,
keikutsertaannya dalam pemilu seperti itu, hanya akan berarti kerja
“memperpanjang penderitaan” saja. Karenanya ia lalu mengambil sikap “bergolput
ria”. Apa akibatnya bagi sistem politik kita yang ada dewasa ini? Mungkin
dengan sikap penulis itu, akan cukup banyak anak-anak bangsa yang tergerak hati
dan pikiran mereka untuk melakukan perlawanan lebih jauh. Bukankah hal itu sama
dengan sikap Bung Hatta yang ditahun-tahun 50-an meletakkan jabatan sebagai
Wakil Presiden dan menerbitkan bukunya “Demokrasi Kita”?

Ini berarti semua upaya telah dilakukan, penulis tinggal menyerahkan perjuangan
pada tahap berikut kepada generasi muda yang akan memimpin bangsa ini. Penulis
tidak menyesal telah mengambil keputusan seperti ini, walaupun harus menyatakan
dalam tulisan ini, bahwa “api demokrasi” tetap menyala dalam dadanya dan akan
dibawanya ke liang kubur. Kalau bangsa ini menghendaki ia turut serta dalam
perjuangan menegakkan demokrasi di masa mendatang, harus ada “petunjuk yang
jelas” bagi penulis. Bukankah dengan demikian, penulis tidak meninggalkan
gelanggang perjuangan, yang dalam bahasa wayang kulit disebut sebagai “colong
playu”? Tetapi ini adalah kesadaran (yang mungkin juga keliru), bahwa memang
memperjuangkan demokrasi untuk sebuah negeri dan bagi sebuah bangsa, memang
mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan (sendirian saja), bukan?.


Yogyakarta, 10 September 2004


(Sumber tulisan: www.gusdur.net)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *