Penulis: Saefudin Achmad
Senin 16 September 2019
Atorcator.Com - Presiden adalah pemimpin bangsa Indonesia. Presiden merupakan simbol wibawa negara. Melecehkan presiden sama saja melecehkan negara. Presiden punya hak lebih untuk dibela oleh rakyatnya dibanding yang lain.
Selagi tidak melakukan kejatahan kemanusiaan, tidak menyengsarakan rakyat, tidak menghancurkan negeri, maka sudah selayaknya dibela, ditaati, dan dihormati. Bahwa masih ada kekurangan dalam memimpin bangsa, itu sangat manusiawi dan niscaya. Yang tepenting adalah bagaimana kita sebagai rakyat untuk terus mengohrmati, menghargai, mentaati, dan bangga terhadap soarang presiden.
Mungkin belum semuanya memahami bahwa menghormati dan mentaati pemimpin hukumnya wajib sebagaimana QS. An-Nisa ayat 59.
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)
Selagi seorang presiden tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiyat dan kedzaliman, tidak ada alasan untuk tidak menghormati dan mentaatinya.
Menjadi seorang presiden tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar tangguh yang bisa tetap berdiri tegak. Menjadi seorang presiden artinya siap menghadapi musuh-musuh baru yang bengis, yang tidak pernah dihadapi sebelumnya.
Setiap kebijakan seorang presiden pasti ada yang pro dan kontra. Tidak mungkin kebijakan presiden bisa menyenangkan semua pihak. Untuk itu, diperlukan skala prioritas dengan memilih kebijakan dengan mengedepankan azaz mashlahat yang lebih banyak, serta madharat yang terkecil.
Menjadi presiden itu ibarat orang tua yang harus bisa menenegahi anak-anaknya yang bertengkar. Ketika ada dua lembaga negara yang sedang berseteru, seorang presiden harus bisa menengahi, tidak boleh berat sebelah. Ini yang tak mudah. Meskipun sudah mencoba menengahi, suara-suara miring tetap muncul.
Saya melihat Presiden Jokowi benar-benar sedang diuji jiwa kebapakannya ketika DPR dan KPK sedang berseteru. DPR memgajukan RUU KPK ke Presiden, KPK dengan tegas menolak RUU KPK tersebut. Jika sampai beliau salah langkah, dampak negatif yang lebih besar bisa muncul.
Jika Jokowi setuju begitu saja dengan usulan DPR terkait RUU KPK, bisa dibayangkan KPK akan makin frontal mencela beliau. KPK akan memprovokasi rakyat untuk membenci beliau seolah2 melindungi para koruptor. Jika Jokowi menolak begitu saja usulan DPR, pun akan mendapat celaan dari Anggota DPR.
Akhirnya Presiden Jokowi memilih jalan tengah. Tidak asal menerima usulan DPR terkait RUU KPK, tapi ada revisi, menolak beberapa pasal yang melemahkan KPK, serta menerima pasal yang tetap menguatkan KPK. Sikap ini adalah yang terbaik. Jokowi tidak memihak salah satu.
Meskipun begitu, tetap saja datang celaan kepada Presiden Jokowi. Hal ini menjadi bukti bahwa keputusan dan kebijakan presiden tidak akan pernah memuaskan semua rakyatnya. Minimal, musuh-musuh politiknya akan selalu konsisten menolak apapun kebijakan yang dikelurakan olehnya.
Yang perlu diketahui berasama, sebagai rakyat kita benar-benar harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin. Karena, bila kita tidak menaati mereka, maka akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah. Bahkan kepada pemimpin yang zalim sekalipun tetap harus ditaati.
Syekh 'Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir menyitir dari maqalah Imam Malik:
حاكم ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم
“(Tetaplah menaati) pemimpin yang zalim dan jangan sampai terjadi fitnah yang berkepanjangan tanpa akhir.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawy Al Haddad dalam kitabnya 'Adda'wah Attammah menjelaskan tentang sikap yang harus dilaksanakan kepada pemimpin:
"Jika seorang pemimpin membawa kemaslahatan untuk rakyat, bersungguh-sungguh dalam memberi perhatian kepada mereka, dan mempunyai kinerja yang bagus maka rakyat harus membantunya dengan berdoa untuknya serta memujinya atas kinerjanya yang bagus".
Jika ia membawa kerusakan, mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, maka kewajiban kita (sebagai rakyat) adalah mendoakan, semoga Allah segera memperbaiki keadaan pemimpin kita itu, memberi ia petunjuk kepada jalan yang benar, dan memberinya sifat istiqamah dalam hal-hal yang diridhai Allah dalam kepemimpinannya. Dan janganlah kita sibuk mencela dan berdoa buruk atas dirinya, karena itu semua malah akan menambah kerusakan dan kezalimannya dan kita sendiri yang akan merasakan dampak-dampak buruknya.
Jika melihat presiden melakukan keburukan, kita memang wajib mengkritik, tapi harus dengan amar ma'ruf nahi munkar yang lemah lembut dan yang mengritik harus mempunyai ilmu yang cukup agar tidak hanya sekedar mencela dan mencaci maki.
Atas dasar inilah yang membuat saya memilih sikap untuk lebih membela seorang presiden dibanding yang lain. Ketika kebijakan presiden ditentang oleh orang biasa, yang tidak terkait, yang hanya pintar beretorika, saya akan lebih membela Presiden, kecuali jika beliau benar-benar terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan, membuat negara bangkrut dsn hancur, menyengsarakan rakyat, tidak memberikan kebebasan untuk beribadah, berpendapat, membungkam pers, serta kejahatan besar yang lain.
(SA)
Syaefudin Achmad Dosen IAIN Salatiga Asal Purbalingga Jawa Tengah
Senin 16 September 2019
 |
Selagi tidak melakukan kejatahan kemanusiaan, tidak menyengsarakan rakyat, tidak menghancurkan negeri, maka sudah selayaknya dibela, ditaati, dan dihormati. Bahwa masih ada kekurangan dalam memimpin bangsa, itu sangat manusiawi dan niscaya. Yang tepenting adalah bagaimana kita sebagai rakyat untuk terus mengohrmati, menghargai, mentaati, dan bangga terhadap soarang presiden.
Mungkin belum semuanya memahami bahwa menghormati dan mentaati pemimpin hukumnya wajib sebagaimana QS. An-Nisa ayat 59.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
Selagi seorang presiden tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiyat dan kedzaliman, tidak ada alasan untuk tidak menghormati dan mentaatinya.
Menjadi seorang presiden tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar tangguh yang bisa tetap berdiri tegak. Menjadi seorang presiden artinya siap menghadapi musuh-musuh baru yang bengis, yang tidak pernah dihadapi sebelumnya.
Setiap kebijakan seorang presiden pasti ada yang pro dan kontra. Tidak mungkin kebijakan presiden bisa menyenangkan semua pihak. Untuk itu, diperlukan skala prioritas dengan memilih kebijakan dengan mengedepankan azaz mashlahat yang lebih banyak, serta madharat yang terkecil.
Menjadi presiden itu ibarat orang tua yang harus bisa menenegahi anak-anaknya yang bertengkar. Ketika ada dua lembaga negara yang sedang berseteru, seorang presiden harus bisa menengahi, tidak boleh berat sebelah. Ini yang tak mudah. Meskipun sudah mencoba menengahi, suara-suara miring tetap muncul.
Saya melihat Presiden Jokowi benar-benar sedang diuji jiwa kebapakannya ketika DPR dan KPK sedang berseteru. DPR memgajukan RUU KPK ke Presiden, KPK dengan tegas menolak RUU KPK tersebut. Jika sampai beliau salah langkah, dampak negatif yang lebih besar bisa muncul.
Jika Jokowi setuju begitu saja dengan usulan DPR terkait RUU KPK, bisa dibayangkan KPK akan makin frontal mencela beliau. KPK akan memprovokasi rakyat untuk membenci beliau seolah2 melindungi para koruptor. Jika Jokowi menolak begitu saja usulan DPR, pun akan mendapat celaan dari Anggota DPR.
Akhirnya Presiden Jokowi memilih jalan tengah. Tidak asal menerima usulan DPR terkait RUU KPK, tapi ada revisi, menolak beberapa pasal yang melemahkan KPK, serta menerima pasal yang tetap menguatkan KPK. Sikap ini adalah yang terbaik. Jokowi tidak memihak salah satu.
Meskipun begitu, tetap saja datang celaan kepada Presiden Jokowi. Hal ini menjadi bukti bahwa keputusan dan kebijakan presiden tidak akan pernah memuaskan semua rakyatnya. Minimal, musuh-musuh politiknya akan selalu konsisten menolak apapun kebijakan yang dikelurakan olehnya.
Yang perlu diketahui berasama, sebagai rakyat kita benar-benar harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin. Karena, bila kita tidak menaati mereka, maka akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah. Bahkan kepada pemimpin yang zalim sekalipun tetap harus ditaati.
Syekh 'Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir menyitir dari maqalah Imam Malik:
حاكم ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم
“(Tetaplah menaati) pemimpin yang zalim dan jangan sampai terjadi fitnah yang berkepanjangan tanpa akhir.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawy Al Haddad dalam kitabnya 'Adda'wah Attammah menjelaskan tentang sikap yang harus dilaksanakan kepada pemimpin:
ومهما كان الولي مصلحا حسن الرعاية جميل السيرة
كان على الرعية أن يعينوه بالدعاء له و الثناء عليه بالخير
"Jika seorang pemimpin membawa kemaslahatan untuk rakyat, bersungguh-sungguh dalam memberi perhatian kepada mereka, dan mempunyai kinerja yang bagus maka rakyat harus membantunya dengan berdoa untuknya serta memujinya atas kinerjanya yang bagus".
ومهما كان مفسدا مخلطا كان عليهم ان يدعوا له بالصلاح والتوفيق و الاستقامة وألا يشغلوا ألسنتهم بذمه والدعاء عليه فإن ذلك يزيد في فساده واعوجاجه ويعود وبال ذلك عليهم.
Jika ia membawa kerusakan, mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan, maka kewajiban kita (sebagai rakyat) adalah mendoakan, semoga Allah segera memperbaiki keadaan pemimpin kita itu, memberi ia petunjuk kepada jalan yang benar, dan memberinya sifat istiqamah dalam hal-hal yang diridhai Allah dalam kepemimpinannya. Dan janganlah kita sibuk mencela dan berdoa buruk atas dirinya, karena itu semua malah akan menambah kerusakan dan kezalimannya dan kita sendiri yang akan merasakan dampak-dampak buruknya.
Jika melihat presiden melakukan keburukan, kita memang wajib mengkritik, tapi harus dengan amar ma'ruf nahi munkar yang lemah lembut dan yang mengritik harus mempunyai ilmu yang cukup agar tidak hanya sekedar mencela dan mencaci maki.
Atas dasar inilah yang membuat saya memilih sikap untuk lebih membela seorang presiden dibanding yang lain. Ketika kebijakan presiden ditentang oleh orang biasa, yang tidak terkait, yang hanya pintar beretorika, saya akan lebih membela Presiden, kecuali jika beliau benar-benar terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan, membuat negara bangkrut dsn hancur, menyengsarakan rakyat, tidak memberikan kebebasan untuk beribadah, berpendapat, membungkam pers, serta kejahatan besar yang lain.
(SA)
Syaefudin Achmad Dosen IAIN Salatiga Asal Purbalingga Jawa Tengah
