Rabu 30 Oktober 2019
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh menegaskan pihaknya segera memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan beberapa pihak terkait untuk meminta keterangan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.
"Tentu [akan dipanggil]. Kita kan baru pembentukan sekarang, kita berharap, Menkesnya juga masih baru, jadi dalam waktu mungkin minggu depan kita sudah mulai bisa menjadwalkan untuk melihat satu persatu mitra kita," kata Nihayatul di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Rabu (30/10).
Lebih lanjut, Nihayatul mengkritik kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan iuran program BPJS Kesehatan tersebut. Ia meyakini bahwa masyarakat pasti keberatan dengan kebijakan tersebut yang berimplikasi bisa menimbulkan kegaduhan.
Terlebih lagi, Nihayatul mengatakan dirinya kerap menerima keluhan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses fasilitas, pelayanan kesehatan hingga membeli obat dengan pelayanan BPJS Kesehatan.
"Yang utama saya pikir adalah BPJS Kesehatan karena ini pasti masyarakat di bawah gaduh sekali dengan kenaikan ini," kata dia.
Lihat juga: Petani soal Iuran BPJS Naik: Sudah Jatuh Ketiban Tangga Pula
Selain itu, Nihayatul menceritakan bahwa Komisi IX DPR periode 2014-2019 sudah memutuskan tidak sepakat dengan rencana menaikkan iuran BPJS dua kali lipat.
Politikus PKB itu berjanji akan menelusuri bagaimana skema yang sudah disusun di internal BPJS Kesehatan sehingga memutuskan untuk menaikkan iuran dua kali lipat.
Tak hanya itu, ia juga akan melihat apakah ada perubahan perbaikan pelayanan di tiap rumah sakit atau Puskesmas usai dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Kita tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.
Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Dalam aturan itu, peserta kelas III mandiri yang biasanya membayar Rp25.500, kini harus merogoh kocek lebih dalam membayar Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
Selain peserta mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Namun, kenaikan peserta PBI ini ditanggung oleh negara. [Source : CNN]
 |
| antara |
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh menegaskan pihaknya segera memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan beberapa pihak terkait untuk meminta keterangan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.
"Tentu [akan dipanggil]. Kita kan baru pembentukan sekarang, kita berharap, Menkesnya juga masih baru, jadi dalam waktu mungkin minggu depan kita sudah mulai bisa menjadwalkan untuk melihat satu persatu mitra kita," kata Nihayatul di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Rabu (30/10).
Lebih lanjut, Nihayatul mengkritik kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan iuran program BPJS Kesehatan tersebut. Ia meyakini bahwa masyarakat pasti keberatan dengan kebijakan tersebut yang berimplikasi bisa menimbulkan kegaduhan.
Terlebih lagi, Nihayatul mengatakan dirinya kerap menerima keluhan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses fasilitas, pelayanan kesehatan hingga membeli obat dengan pelayanan BPJS Kesehatan.
"Yang utama saya pikir adalah BPJS Kesehatan karena ini pasti masyarakat di bawah gaduh sekali dengan kenaikan ini," kata dia.
Lihat juga: Petani soal Iuran BPJS Naik: Sudah Jatuh Ketiban Tangga Pula
Selain itu, Nihayatul menceritakan bahwa Komisi IX DPR periode 2014-2019 sudah memutuskan tidak sepakat dengan rencana menaikkan iuran BPJS dua kali lipat.
Politikus PKB itu berjanji akan menelusuri bagaimana skema yang sudah disusun di internal BPJS Kesehatan sehingga memutuskan untuk menaikkan iuran dua kali lipat.
Tak hanya itu, ia juga akan melihat apakah ada perubahan perbaikan pelayanan di tiap rumah sakit atau Puskesmas usai dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Kita tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.
Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Dalam aturan itu, peserta kelas III mandiri yang biasanya membayar Rp25.500, kini harus merogoh kocek lebih dalam membayar Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
Selain peserta mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Namun, kenaikan peserta PBI ini ditanggung oleh negara. [Source : CNN]
