Penulis: Muhammad Al-Fayyadl
Rabu 1 Oktober 2019
Atorcator.Com - Salutasi-salutasi atas terpilihnya anggota-anggota DPR RI yang baru menunjukkan bahwa kita masih menaruh kepercayaan pada normalitas sistem perwakilan oleh para elite dalam demokrasi kita.
Berbagai RUU rancangan DPR RI kemarin, yang seminggu terakhir mendorong aksi massa besar-besaran di seantero negeri, menunjukkan bahwa DPR RI sebagai lembaga politik memiliki watak oligarkis yang parasitik bagi demokrasi rakyat. Ia menanam dan menyimpan kepentingan-kepentingan parpol besar, yang di baliknya terdapat investor dan pemodal besar.
Aksi besar gerakan rakyat di jalanan menghadapi tantangan : bagaimana melampaui sistem elektoral elite yang menjadi pintu beroperasinya oligarki?
UU KPK yang baru belum kunjung dibatalkan oleh Perppu. Jadi, masih potensial disahkan oleh presiden, meskipun sudah ada usaha Judicial Review oleh gerakan mahasiswa di MK. Artinya, DPR RI baru periode 2019 - 2024 ini masih berpotensi terus melemahkan KPK, karena memakai acuan legislasi DPR RI periode sebelumnya. DPR RI yang baru juga masih potensial mengesahkan RUU yang ditunda, seperti RUU Minerba dan Pertanahan, yang pro-investor.
Tantangan ini mengharuskan kita -- rakyat Indonesia yang tidak mau dikecewakan sekian kali oleh produk legislasi DPR RI periode baru ini -- untuk memiliki platform politik yang baru, yang bisa mereformasi dan membongkar sistem kepartaian yang berbasis modal dan diongkosi oligarki ini.
Revisi UU Pemilu perlu menjadi tuntutan rakyat pada aksi berikutnya. Karena hanya dengan revisi itu, bisa lahir partai-partai rakyat di luar oligarki. Revisi UU Pemilu juga memungkinkan sistem perwakilan dibersihkan dari elitisme dan pola pikir anti-rakyat yang menjangkiti watak kelembagaan DPR RI saat ini.
Sembari itu, kolektif dan jaringan gerakan rakyat juga perlu membangun Parlemen-parlemen Jalanan yang terbuka, di mana program-program politik dapat dipercakapkan secara bebas dan kritis di antara semua partisipan aksi.
Muhammad Al-Fayyadl Pegiat FNKSDA
Rabu 1 Oktober 2019
 |
| merdeka |
Atorcator.Com - Salutasi-salutasi atas terpilihnya anggota-anggota DPR RI yang baru menunjukkan bahwa kita masih menaruh kepercayaan pada normalitas sistem perwakilan oleh para elite dalam demokrasi kita.
Berbagai RUU rancangan DPR RI kemarin, yang seminggu terakhir mendorong aksi massa besar-besaran di seantero negeri, menunjukkan bahwa DPR RI sebagai lembaga politik memiliki watak oligarkis yang parasitik bagi demokrasi rakyat. Ia menanam dan menyimpan kepentingan-kepentingan parpol besar, yang di baliknya terdapat investor dan pemodal besar.
Aksi besar gerakan rakyat di jalanan menghadapi tantangan : bagaimana melampaui sistem elektoral elite yang menjadi pintu beroperasinya oligarki?
UU KPK yang baru belum kunjung dibatalkan oleh Perppu. Jadi, masih potensial disahkan oleh presiden, meskipun sudah ada usaha Judicial Review oleh gerakan mahasiswa di MK. Artinya, DPR RI baru periode 2019 - 2024 ini masih berpotensi terus melemahkan KPK, karena memakai acuan legislasi DPR RI periode sebelumnya. DPR RI yang baru juga masih potensial mengesahkan RUU yang ditunda, seperti RUU Minerba dan Pertanahan, yang pro-investor.
Tantangan ini mengharuskan kita -- rakyat Indonesia yang tidak mau dikecewakan sekian kali oleh produk legislasi DPR RI periode baru ini -- untuk memiliki platform politik yang baru, yang bisa mereformasi dan membongkar sistem kepartaian yang berbasis modal dan diongkosi oligarki ini.
Revisi UU Pemilu perlu menjadi tuntutan rakyat pada aksi berikutnya. Karena hanya dengan revisi itu, bisa lahir partai-partai rakyat di luar oligarki. Revisi UU Pemilu juga memungkinkan sistem perwakilan dibersihkan dari elitisme dan pola pikir anti-rakyat yang menjangkiti watak kelembagaan DPR RI saat ini.
Sembari itu, kolektif dan jaringan gerakan rakyat juga perlu membangun Parlemen-parlemen Jalanan yang terbuka, di mana program-program politik dapat dipercakapkan secara bebas dan kritis di antara semua partisipan aksi.
Muhammad Al-Fayyadl Pegiat FNKSDA
