Membabat Potensi Ekstremisme di Sekolah (Islam Terpadu)

Gerakan ekstremisme (agama) sepertinya belum akan berakhir. Sebab, masih banyak sekolah, yang notabene tempat persemaian pengetahuan, yang membiarkan, bahkan, melanggengkan potensinya. Salah satu bukti bahwa sebagian sekolah masih menangkar benih ekstremisme tersebut dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Seorang siswi SMP IT Nurul Hidayah dikeluarkan dari sekolah hanya karena mengirim ucapan selamat ulang tahun kepada teman lelakinya.

Apa yang salah dari ucapan selamat ulang tahun tersebut? Setiap orang yang berwawasan terbuka, inklusif dan peduli pada yang lain rasanya tidak akan menganggap ucapan selamat ulang tahun sebagai sebuah kesalahan. Apalagi kesalahan besar yang mesti dibayar dengan hukuman berat: dikeluarkan dari sekolah. Lain halnya dengan orang yang berwawasan picik, sempit, ekslusif, dan ekstrem. Kelompok ini mudah menghakimi segala tindakan yang tak berdasar norma agama, seperti tradisi ulang tahun dan sejenisnya, karena dianggap bid’ah (menyimpang).

Kalau penghakiman tersebut masih sebatas sikap privasi dan berada di level diskursif, belum bergeser ke aksi dan doktrinasi pada yang lain, mungkin masih bisa ditolerir. Namun, jika sudah berubah menjadi aksi dengan disertai doktrinasi pada yang lain, tentu sangat bermasalah. Terlebih jika penyebar ekstremisme merupakan pihak yang memiliki otoritas seperti sekolah, tentu sangat berbahaya. Apa yang terjadi di Solo tersebut merupakan contoh nyata dari yang terakhir ini.

Jika kejadian tersebut berlangsung di sekolah umum (yang tidak memakai nomenklatur Islam), bisa jadi itu hanya kasuistis yang serba kebetulan. Atau, bisa saja karena kesalahpahaman antara pengelola sekolah dan siswi yang bersangkutan. Namun, jika hal itu terjadi di lingkungan sekolah Islam, maka besar kemungkinan ada yang keliru dalam paradigma keislaman yang dianut sekolah tersebut. Sangat mungkin sekolah tersebut sengaja mengembangkan cara pandang keislaman yang ekstrem, intoleran dan antipancasila. Asumsi demikian tidak muncul secara serta-merta. Jika mengulik sejumlah fakta yang pernah terjadi sebelumnya, banyak yang bisa disepadankan dengan kejadian di Solo tersebut. Semisal, pelarangan hormat kepada bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, upacara, hingga aktif mengkampanyekan sikap intoleran pada kelompok atau agama lain. Sejumlah kejadian tersebut mendorong majalah mingguan Tempo mengangkatnya dalam laporan utama (19 Juni 2017).

Secara umum, sekolah yang kerap melahirkan isu-isu kontroversial adalah sekolah swasta yang menambahkan kata “Islam Terpadu” di nomenklaturnya. Sekolah jenis ini pada mulanya tumbuh di perkotaan dengan menyasar kelompok muslim kelas menengah sebagai konsumennya. Kelompok kelas menengah sengaja disasar karena sekolah tersebut berbiaya mahal dengan model sekolah sehari penuh (full day school). Para konsumen tajir tersebut tentu tidak keberatan mengeluarkan biaya tinggi untuk pendidikan buah hatinya. Selain karena terpukau dengan jenama “Islam”-nya, yang menurut mereka jaminan anaknya dapat memahami agama dengan baik, juga karena sistem full day school-nya. Sistem ini dinilai menarik bagi mereka lantaran dapat mengurangi beban mengasuh anak. Kelas menengah ini umumnya adalah pekerja formal dan pelaku usaha yang mobilitasnya cukup tinggi. Dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah ber-full day school, paling tidak, mereka hanya bertugas antar-jemput anak, tanpa harus dibebani dengan menyiapkan makan siang dan menjaga di rumah, selepas pulang sekolah. Pendek kata, full day school menjadikan kelompok berpunya tersebut fleksibel beraktivitas.

Sekolah “Islam Terpadu” sejauh ini dimiliki oleh lembaga swasta yang berbadan hukum. Sangat mudah proses pendiriannya. Asal terpenuhi persyaratan administratifnya, izin operasional cepat diterbitkan. Jika pun ada observasi atau verifikasi di lapangan, itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yang berkait-kelindan dengan struktur-infrastruktur sekolah. Verifikator tidak akan jeli menelisik hingga ke pusaran ideologis lembaganya. Belum lagi, kehadiran negara dalam denyut aktivitas sekolah tersebut hanya berhenti sampai di situ. Artinya, pasca diterbitkan izin, tak ada pantauan lebih lanjut tentang sepak-terjang di dalamnya. Negara baru turun jika ada kontroversi. Seperti dalam kasus di Solo, lembaga  negara yang menangani masalah anak (KPAI) baru turun ketika sang siswi dikeluarkan dari sekolah. Itupun berkat jasa juru berita. Andai tidak diekspos media, besar kemungkinan apa yang menimpa siswi tersebut akan berujung impunitas.

Longgarnya pengurusan izin mendirikan sekolah ditambah minimnya pengawasan negara, menjadi rongga yang kerap dimanfaatkan banyak kelompok atau organisasi yang memiliki visi keislaman yang ekstrem dan antipluralitas. Bahkan tak jarang juga organisasi transnasional yang berideologi islamisme. Mereka memang tidak menampakkan ideologinya tersebut di permukaan (surface structure). Alasannya tentu saja agar tak terendus negara dan target konsumen. Visi ideologis mereka disimpan dengan rapi di ruang sunyi keyakinan (deep structure). Secara perlahan, ideologi tersebut akan diekstraksi dan diinjeksi kemudian ke dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Untuk memuluskan itu, mereka juga tidak sembarang merekrut tenaga pengajar. Hanya pengajar yang siap menerjemahkan visi mereka yang diterima. Kualifikasi pendidikan dan keahlian calon pengajar dipinggirkan ke poin syarat nomor sekian.

Negara tidak boleh membiarkan pembudidayaan ekstremisme terus berlangsung, terutama di sekolah bernomenklatur “Islam Terpadu“ tersebut. Percuma saja segala upaya deradikalisasi dan antiekstremisme digalakkan jika pangkal kaderisasinya tidak diputus. Ekstremisme -juga radikalisme agama- akan tumbuh subur di masyarakat jika pahamnya bebas diajarkan di sekolah-sekolah. Paham ini semakin menguat hingga memiliki daya ledak jika bertemu dengan, meminjam istilah Masdar Hilmy (2019), kondisi politik, ekonomi dan sosial yang instabil.

Regulasi pendirian sekolah sangat mendesak direvisi. Regulasi yang baru seyogianya memungkinkan negara dan masyarakat luas dapat memantau dan mengontrol denyut kehidupan sekolah partikelir tersebut, sebagaimana yang juga diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Negara harus memastikan standarisasi kurikulum dan kode etik (code conduct) juga menjangkau sekolah-sekolah tersebut. Bila perlu, hingga ke tenaga pendidiknya pun bisa diintervensi negara. Semisal dengan memberlakukan aturan yang mengharuskan negara turut serta dalam proses rekrutmennya hingga aturan yang memungkinkan tenaga pengajar bisa didistribusikan, ditukar, digeser dan dimutasi ke sekolah-sekolah lain.

Iklim politik saat ini sebetulnya menyediakan jalan lebar untuk reorganisasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Mengingat, visi pemerintah Jokowi (pada jilid II) ini masih teguh berpijak pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan moderatisme. Pemerintah juga memiliki legitimasi politik cukup kuat. Sokongan parlemen sangat mudah didapatkan. Tinggal sekarang, yang belum dikantongi adalah komitmen politik (political will) berikut keseriusan dalam implementasi yang terukur dan konsisten. Ini tentu saja menjadi PR para Menteri yang membidangi setor pendidikan, seperti Kemendikbud dan Kemenag. Terutama Kemendikbud yang membawahi sekolah-sekolah “terpadu” tersebut. Sampai detik ini, Mendikbud masih belum terlihat progresinya dalam hal mengikis potensi-potensi ekstremisme di sekolah. Benih ekstremisme harus segera dibasmi habis. Jika tidak, ia akan terus tumbuh dan membesar. Batang-batang akan membesar dan menjulang tinggi. Akar-akarnya pun bakal menjalar kemana-mana. Haruskah kita menunggu berbuah dan buahnya jatuh di kepala kita baru kita tergerak untuk membabatnya?

Related Posts