Kesalehan dan Kepemimpinan

Merupakan sebuah kekeliruan, menghubungkan jabatan dengan kesalehan ritual. Ibnu Taimiyyah telah mematahkan anggapan yang mengaitkan jabatan dengan kesalehan ritual. Di dalam al-Siyāsah al-Syar’iyyah, Ibnu Taimiyyah bahkan berpendapat bahwa seorang pemimpin yang berdosa namun punya kapabilitas di dalam memimpin negara, masih lebih baik dibandingkan pemimpin yang saleh namun lemah dalam kepemimpinan.

Pendapat Ibnu Taimiyyah itu jelas menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama pada masanya. Karena para ulama ketika itu meyakini adanya relasi yang tidak terpisahkan di antara kepemimpinan dan kesalehan. Doktrin ini untuk pertama kali dikembangkan oleh Imam al-Māwardi di dalam al-Ahkām ul-Sulthaniyyah. Karena dalam pandangan al-Mawardi, pemimpin merupakan wakil Tuhan yang diberi amanah untuk memegang urusan orang banyak.

Namun doktrin itu, menurut Ibnu Taimiyyah dipandang tidak lagi relevan. Bahkan secara tidak langsung, Ibnu Taimiyyah menuduh bahwa doktrin al-Mawardi itu telah meracuni umat. Ketidakberdayaan dinasti Abbasiyah di dalam menghadapi serbuan Pasukan Tatar, menurut analisis Ibnu Taimiyyah disebabkan salah satunya oleh doktrin al-Mawardi.

Karena itu, bagi Ibnu Taimiyyah, kesalehan seorang pemimpin bukanlah hal yang penting di dalam kekuasaan. Yang terpenting dari kekuasaan itu adalah kepandaian di dalam menjalankan kekuasaan dan mencapai tujuan kekuasaan. Di dalam al-Hisbah fi al-Islam, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa tujuan dari kekuasaan adalah keadilan. Maka dari itu, ia menyimpulkan:

إنّ الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة

Allah menolong pemerintahan yang adil, walaupun itu kafir. Dan tidak akan menolong pemerintahan yang zalim, meskipun itu muslim.

Sampai di sini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ibnu Taimiyyah merupakan peletak dasar pemikiran sekuler di dalam khasanah pemikiran politik Islam. Penegasannya tentang orientasi keadilan di dalam kekuasaan memberi isyarat bahwa tidak seharusnya kekuasaan itu diberi identifikasi primordial seperti agama atau kesukuan. Kekuasaan adalah satu-satunya jalan untuk keadilan. Maka, siapa saja mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai keadilan itu.

Perbincangan tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah dengan al-Mawardi ini akan semakin menarik jika dikaitkan dengan sikap politik mayoritas warga Nahdliyyin terhadap dinamika politik di Ibu Kota. Selama ini diketahui bahwa pijakan pandangan politik warga Nahdliyyin banyak merujuk kepada pandangan-pandangan Imam al-Mawardi baik yang ditulis di dalam al-Ahkām maupun di dalam al-Hāwi.

Pandangan-pandangan al-Mawardi itu seperti telah dianggap sebagai kaidah di dalam menilai kepemimpinan. Itu bisa dilihat dari cara bagaimana warga Nahdliyyin memberi sanjungan kepada presiden, gubernur atau bupati yang berlatar belakang Nahdliyyin. Yang sangat mencolok dari sanjungan itu adalah ditonjolkannya elan ritualitas yang melekat pada figur pemimpin, seperti rajin istighotsah, hapal alfiyyah atau alhikam, dan sebagainya.

Namun, corak al-Mawardi itu tidak terlihat ketika warga Nahdliyyin memandang kepemimpinan di DKI Jakarta. Justru dalam kasus DKI Jakarta, cara berpikir warga Nahdliyyin sangat Ibnu Taimiyyah. Bagi warga Nahdliyyin, dalam persoalan kepemimpinan Ibu Kota patokan utamanya bukanlah agama tapi kemampuannya untuk memimpin. Karena alasan itu, warga Nahdliyyin memutuskan mendukung Ahok untuk melanjutkan kepemimpinan Jakarta.

Fenomena itu menarik untuk dicermati karena bagi warga Nahdliyyin, menjadi pengikut pemikiran–atau setidaknya searah dengan–Ibnu Taimiyyah tidak akan mungkin terjadi. Ketidakmungkinan itu disebabkan trauma panjang benturan di antara para kiai dan santri NU dengan para pengagum pendapat Ibnu Taimiyyah. Sehingga, ketika terjadi irisan di antara sikap politik warga Nahdliyyin dengan pandangan Ibnu Taimiyyah tentu ini mendorong munculnya banyak pertanyaan.

Dari semua pertanyaan yang akan dimunculkan, yang pertama hendak dimunculkan di sini adalah apakah pertemuan sikap politik warga Nahdliyyin dengan Ibnu Taimiyyah menegaskan adanya keinginan bahwa NU sebenarnya ingin juga berkemajuan seperti saudara tuanya? Wallahul Muwaffiq…

Related Posts