Tanggapan atas Tuduhan Politik Uang di NU

Pernah mengikuti secara dekat proses Muktamar, di Makasar 2010 dan Jombang 2015. Kedua Muktamar itu agak hangat karena seorang Kiyai yang sangat mencintai NU, mengendaki dirinya menjadi Ra’is ‘Am, padahal semua cabang NU sepakat pada 2010 menginginkan almarhum KH. Sahal Mahfud menjadi Ra’is ‘Am untuk ketiga kalinya. Pada 2015 mayoritas menghendaki Gus Mus.

Ada semacam upaya untuk membendung sang Kiyai untuk menjadi Rais ‘Am. Disamping juga ada fraksi yang menghendaki Ketum PBNU diganti. Sebenarnya dinamikanya sangat hebat, tetapi itulah bijaksananya para kiyai NU. Perbedaan pendapat dan pandangan itu hanya dikalangan sendiri saja tidak untuk dipertontonkan kepada umat.

Konsolidasi untuk mensukseskan Muktamar, konsolidasi untuk membendung kekuatan yang tidak diinginkan, konsolidasi pemenangan (tidak dalam pengertian negatif) tentu saja membutuhkan uang. Bendung membendung mungkin kita perlu membaca bagaimana terjadinya Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya. Semua itu butuh uang.

Disamping konsolidasi, entah sejak kapan, para kiyai yang meluangkan waktu dari ngurus santri, ngurus pesantren, ngurus masyarakat, berceramah, untuk datang dan pulang juga mendapat akomodasi. Darimana uang itu? Tentu saja dari NU. Apakah biaya ini juga akan dianggap politik uang? Tradisi yang sudah mengakar ini sulit dihilangkan.

Saya sendiri pernah terlibat dikegiatan besar salah satu banom NU, baik secara langsung ataupun tidak. Tidak secara langsung misalnya hanya membantu membuat naskah pidato, membantu menyiapkan media publkasi. Saya melihat sendiri banyaknya uang untuk dibagikan sebagai pengganti transport para kiyai itu, disetiap kegiatan besar.

Ketika saya memegang kegiatan langsung, panitia pelaksana, banyak ustadz muda maupun kiyai dari luar kota, luar porvinsi bahkan luar pulau yang menanyakan biaya akomodasi, padahal ketua panitia tidak jadi memberikan anggaran untuk itu. Karena urusan teknis. Akhirnya saya memberanikan diri saya gunakan anggaran yang saya pegang untuk meringankan transport mereka.

Jadi di internal NU tidak ada politik uang, baik didalam maupun diluar. Didalam seperti diatas, diluar seperti tuduhan yang baru-baru ini NU dapat 1.5 T, seperti yang pernah di sampaikan CN. Ternyata 1.5 T itu bukan untuk NU chas, melainkan pinjaman lunak untuk warga NU yang disalurkan melalui koperasi di lingkungan warga NU. Sebagai pinjaman tentu saja uang itu dikelola dan dikembalikan kepada negara.

Kenapa pinjaman lunak? karena koperasi kecil itu biasanya meminjam uang untuk dipinjamkan lagi dari bank konvensional. Misalnya koperasi meminjam ke bank dengan bunga 0.8%, koperasi meminjamkan kembali kepada nasabahnya dengan bunga 2%. Iya bunga koperasi itu 2%. Nilai bunga yang sulit sekali membuat usaha tumbuh. Dengan bantuan kemenkeu, menyalurkan pinjaman lunak, misalnya tanpa bunga, maka koperasi kecil ini dapat meminjamkan kepada nasbah dengan bunga yang relatif sama dengan yang dipinjamkan oleh bank konvensional seperti KUR dll.

Ketika membahas uang 1.5 T itu saya melihat Ketum PBNU Prof KH. Said Aqil Siradj sangat emosional. Apa salahnya warga NU kecipratan pinajaman lunak 1.5 T untuk puluhan ribu warga, dari total uang APBN dan ribuan triliun lainnya yang berputar dinegara ini. Ini oligharki yang dikritik pedas oleh beliau. Sebagai contoh APBN 5 tahun sekitar 7500 Triliun, masa warga NU pinjam 1.5 T saja tidak boleh? Giliran negara ribut oleh kaum radikal, pemerintah sowan ke PBNU, giliran Pilpres butuh dukungan suara sowan ke PBNU. Masa pinjam buat warganya 1.5 T dari 7500 T APBN (dalam 5 tahun), atau bahkan 1.5 T dari puluhan ribu triliun yang beredar, tidak boleh?

Jadi NU bersih dari politik uang? Kalau oknum ya ada. Tapi NU sebagai organsiasi tidak ada politik uang. Ya namanya manusia oknum pasti ada. Tetapi isu yang beredar soal politik uang di NU dan di Muktamar NU tidak benar. Apalagi dengan adanya gerakan koint NU untuk muktamar. Maka tuduhan itu semakin tidak berdasar.

Related Posts