Menitipkan Harta kepada Seseorang dengan Upah dari Hasil Meniagakan

Judul dari tulisan ini, sebenarnya berangkat dari adanya bunyi fatwa dari Syeikh Abdurrahman Ba’alawi dalam Kitab Bughyatu al-Mustarsyidin, sebagai berikut:

[فائدة]: أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

Muhammad Shalih Al-Rais telah berfatwa mengenai seseorang bersama pihak lainnya yang diutus agar mengirimkan dirham ke tempat lain dalam bentuk harta amanah. Namun, pihak yang dimintai tolong tersebut diidzinkan menggunakannya terlebih dulu dengan jalan menjadikannya barang dagangan. Laba dari hasil berdagang, menjadi milik penerima amanah sebagai upah dari membawakan dirham dan sekaligus meneruskannya sampai ke tempat tujuan, sebagai layaknya upah.”

“Fatwa disampaikan, bahwa jika dirham itu adalah milik pribadi dari si pengirim, maka praktik semacam itu adalah diperbolehkan, dengan catatan bila utusan tersebut sanggup menjaminnya. Hukum harta itu bagi orang yang diutus adalah menempati derajat hukumnya qardl (utang) sampai kemudian harta itu jatuh ke tangan pihak yang dikirimi.”

“Adapun, jika harta itu bukan milik pengirim pribadi, serta tidak ada idzin dari pemilik aslinya untuk digunakan, maka harta itu tidak diperkenankan. Bahkan pihak yang membawa dirham itu berlaku sebagai layaknya pembawa harta yang dighashab. Sementara orang yang menyampaikan harta titipan ke pembawa bisa dituntut pertanggungjawaban risiko, jika terjadi kerusakan pada harta.” (Sayyid Abdurrahman Ba’alawi, Bughyatu al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawi Ba’dli al-Aimmati min Al-Ulama al-Muta-akhirin ma’a Dlammi Fawaid Jammatin min Kutubin Syatta li al-Ulama al-Mujtahidin, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt., halaman 149).

Ada beberapa catatan dari kasus di atas, yang berhasil dihimpun oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama, ada seorang pemilik harta memerintahkan kepada seorang utusan agar menyampaikan amanah titipan hartanya kepada pihak lain yang ada di wilayah tertentu. Sebagai upah dari jasa kirimannya, pihak yang dititipi boleh menggunakan harta itu sementara dengan jalan diniagakan selama perjalanan. Pihak yang diutus sanggup memenuhinya mengingat perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga butuh bekal ekstra. Tidak mungkin baginya membawa bekal tersendiri selain harta titipan itu. Itulah sebabnya, melalui inisiatif meniagakannya di jalan, keuntungan yang diperoleh dari perniagaan, dapat digunakannya sebagai bagian dari upah dan sekaligus bekal perjalanan. Yang terpenting adalah ia bertanggung jawab terhadap harta titipan itu.

Darimana kesan ini diperoleh? Sebelum materi “faidah” di atas ditulis dan disampaikan oleh Syeikh Abddurrahman Ba’alawy, terlebih dahulu ada sebuah masalah tentang seseorang yang ada di bumi Nusantara hendak mengirimi kerabat jauhnya (arhamihi) yang berada di tanah Hadlramaut.

Kita bisa membayangkan betapa jauhnya jarak Nusantara dengan Hadlramaut di jaman Syeikh Ba’alawy. Tidak ada petugas pos atau transfer antar bank seperti era dewasa ini. Semuanya berlaku secara tradisional. Untuk sampai ke tanah tersebut, juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu upaya mensiasatinya dengan jalan sebagaimana deskripsi dari kasus pertama ini.

Melihat kasus yang sedemikian ini, maka Syeikh Abdurrahman Ba’alawi menghukuminya boleh, seiring hajat dlarurat yang tidak bisa dihindari. Status harta titipan yang diniagakan tersebut berubah statusnya sebagai qardl hukmi, yakni secara hukum adalah termasuk harta utang dengan syarat keterjaminan pokok modalnya dan sampainya titipan ke tujuan.

Catatan penting dari kasus ini adalah:

  1. Harta yang diserahkan adalah milik penyuruh sendiri.
  2. Utusan itu bekerja hanya untuk menyampaikan harta yang diperintahkan kepadanya, sehingga kedudukannya dalam fiqih adalah selaku wakil
  3. Penyuruh mengidzinkan wakilnya tersebut untuk mengelola hartanya selama perjalanan dengan syarat terjamin pokok hartanya dan sampai ke tujuan.
  4. Keuntungan yang didapat, berlaku sebagai ujrah (upah)

Dalam kondisi normal, seharusnya ujrah itu hukumnya adalah fasid (rusak) mengingat unsur ketidakjelasannya. Seharusnya ujrah wakil adalah ujrah yang musamma, yaitu ujrah yang sudah disebutkan sejak awal dan diketahui. Akan tetapi, karena melihat adanya maslahah lain yang besar bagi pihak utusan dan sekaligus penyuruhnya, maka akad itu dilabeli sebagai fahukmuhu hukmu al-qardli (hukumnya adalah hukum qardli (qardlu hukman)). Akad ini belum pernah ada di dalam teks fiqih klasik, dan menjadi ada karena kasus pola relasi akad jasa yang berkembang di nusantara saat itu.

Kedua, masih dengan pola relasi yang sama, bagaimana jika harta yang dititipkan bukan milik penyuruh sendiri?

Jika harta yang dititipkan bukan milik penyuruh sendiri melainkan ada orang lain sebagai pemilik aslinya, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan sebagaimana dapat dipahami dari teks di atas, khususnya didasarkan pada boleh atau tidaknya harta tersebut ditasarufkan dalam perjalanan.

Pertama, jika pemilik asli memperkenankan penyalurannya, maka pihak yang disuruh berubah kedudukannya sebagai wakilnya wakil (wakilu al-wakil). Penggunaan hartanya mengikut pada ijin yang diberikan dari pemilik asli ke wakil pertama. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah: “hukum pengikut adalah mengikuti yang diikuti (al-tabi’u ta’biun).” Jadi, jika wakil pertama diperbolehkan untuk pentasharufannya, maka wakil kedua juga boleh untuk menggunakannya.

Kedua, jika pemilik asli tidak memperkenankan harta titipan itu dipergunakan, maka pihak wakil-wakilnya juga tidak diperbolehkan menggunakannya. Penggunaan harta tersebut termasuk jenis penggunaan harta secara ghashab. Hukumnya, ia wajib mengganti manakala terjadi talaf (rusak). Pihak wakil pertama, juga ikut menanggung ganti kerusakan itu, manakala penyerahannya kepada wakil kedua tidak diridlai oleh pihak pertama yang menyuruh. Wallahu a’lam

Related Posts