Menyerahkan Uang ke Pengusaha untuk Dikelola dan Dikembangkan. Termasuk Akad Apa?

Akad titip kali ini berkaitan dengan seseorang yang melihat adanya orang lain yang cakap dalam mengelola sebuah harta. Katakanlah orang yang dipercaya ini adalah pengusaha. Demi melihat potensi itu, dia meminta ijin untuk mengikutsertakan modalnya dalam usaha yang dilakukannya dengan harapan dia bisa mendapat keuntungan dari hasil usaha tersebut. Sang pengusaha menerima usul dari pemilik harta tersebut, dan dijanjikan bahwa ia akan mendapatkan bagi hasil darinya sebesar 5% keuntungan atau dengan nisbah tertentu per tahunnya.

Dalam konteks semacam ini, pengikutsertaan modal kepada pengusaha merupakan bagian dari akad syirkah (kemitraan). Adapun, janji mendapatkan bagi hasil sebesar 5% dari keuntungan adalah mengkategorikannya sebagai akad mudlarabah. Akad “penyerahan harta” kepada pihak lain agar harta itu dikelola dan dikembangkan, merupakan akad wakalah. Sementara “satu tahun” merupakan masa kontrak modal.

Keberadaan akad wakalah, merupakan esensi dari akad syirkah (kemitraan). Dengan begitu, pihak yang “mewakilkan / penitip” memiliki kewajiban berupa menggaji “wakil” karena pelimpahan kuasa yang ia lakukan.

Akad semacam ini sudah populer di kalangan para pelaku bisnis modern, untuk memecahkan kasus jual beli saham perusahaan. Namun, para ulama berbeda dalam memberikan penyebutan (musamma) masuknya kategori akad tersebut. Ada ulama yang menamakannya sebagai syirkah musahamah (serikat bagi hasil saham). Ada juga yang langsung serta merta memasukkannya sebagai syirkah fasidah, atau qiradl fasid, disebabkan karena beberapa alasan.

Pertama, dalam Madzhab Syafii, syirkah inan yang dibenarkan adalah manakala penyertaan modal itu berada di awal pendirian usaha. Penyertaan modal di tengah beroperasinya usaha, adalah masuk kategori utang (qardlu hukman). Sekalipun modal itu disampaikan dengan akad titip (wadi’ah) atau akad wakil (wakalah).

Kedua, masih dalam Madzhab Syafii, akad qiradl yang dibenarkan adalah bila 100% modal adalah berasal dari pemodal, sementara pihak pengusaha hanya berfungsi menjalankan usaha. Tidak 100%-nya modal berasal dari pemodal, menjadikan akad ini sebagai akad qiradl yang fasid (rusak).

Ketiga, bila akad tersebut dikelompokkan dalam kategori akad syirkah inan, hal itu tidak memungkinkan, karena dalam akad syirkah ‘inan, saham yang dimiliki oleh seseorang adalah bergantung pada nisbah modalnya terhadap total modal yang ada. Selain itu, syirkah inan dinyatakan bubar manakala pihak yang terlibat dalam berserikat berniat untuk keluar.

Dalam situasi modern, hal semacam ini tentu tidak baik bagi kesehatan dan perkembangan unit usaha sehingga diperlukan solusi yang memberi kemaslahatan. Bagaimanapun juga, usaha selalu didirikan atas dasar jerih payah yang sulit dalam membangunnya. Masa usaha yang sudah jalan harus dinyatakan bubar seiring keluarnya salah satu pemodal saja?

Maka demi menjaga kelangsungan usaha yang telah berhasil dijalankan, lalu dilakukanlah upaya mengganti komposisi dari saham yang ditinggalkan tersebut, dengan jalan mengeluarkan surat berharga berupa “efek” (saham) yang ditawarkan kepada masyarakat pemodal lainnya. Akad penggantian ini dikenal dengan istilah akad syuf’ah. Uang yang terkumpul dari masyarakat ini lalu diserahkan kepada pemodal yang menyatakan diri keluar sebagai bentuk pernyataan bahwa sahamnya sudah diakuisisi oleh patungan modal lain. Nah, patungan modal lain inilah yang disebut sebagai syirkah musahamah itu. Dalam istilah ekonomi disebut dengan istilah modal ventura.

Jadi, pada dasarnya baik syirkah mudlarabah maupun syirkah musahamah adalah memiliki kemiripan, dan keduanya adalah sama-sama produk turunan dari syirkah klasik yang terdapat dalam fikih turats, yakni syirkah inan.

Karena pola akad yang ditunjukkan, baik oleh syirkah mudlarabah maupun syirkah musahamah adalah tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam fiqih turats, namun memiliki uslub / riwayat penurunannya dari syirkah yang sah, maka ia dikenal juga sebagai syirkah turunan (syirkah hukman). Kebolehannya diterapkan adalah karena unsur keterpaksaan dalam menjaga agar moda usaha yang telah susah payah dibangun tidak mengalami collapse dan harus membangun lagi dari awal. Apalagi perijinan usaha membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Alhasil, menitipkan modal kepada pengusaha yang dipandang cakap dalam mengembangkan harta ini selanjutnya adalah termasuk akad syirkah yang baru dengan akad yang ghairu musamma, yaitu akad yang tidak ada dalam nushush al-syariah sebelumnya. Syirkah tersebut disebut syirkah mudlarabah atau syirkah musahamah.

Lantas, bagaimana dengan bagi hasil yang ditetapkan melalui besaran perkiraan (persentase) dan bukan didasarkan pada besaran nisbah yang dimiliki pemodal terhadap keuntungan? Dalam konteks ini, seolah hukum asal penyertaan modal berupa uang adalah dikembalikan pada asal muasal penyertaan modal tersebut dari akad qiradl.

Dalam akad qiradl, untuk obyek akad yang terdiri dari perusahaan, sudah pasti operasionalnya dibutuhkan secara berkelanjutan. Artinya tidak setiap tahun dibubarkan. Jika perusahaan setiap tahun dibubarkan, maka benar bahwa penyertaan modal itu harus dibagi menurut hasil hisab yang pasti, semisal sepertiga dari keuntungan. Karenanya pula, sistem bagi hasil dengan akad qiradl ini dikenal sebagai murabahah (revenew sharing).

Namun, karena obyek usaha itu ditetapkan harus berkelanjutan (sustainable), maka tidak ada jalan lain dalam penyertaannya adalah dengan janji keuntungan sebesar nisbah persentase (taqdiran) dari keuntungan. Kita bisa mengetahui alasan ini dengan menyimak rumus perhitungan nisbah bagi hasil pemegang saham sebuah usaha, yang mana keuntungan tersebut tidak bisa dipatok.

Secara khusus, ulama yang mengemukakan bolehnya akad syirkah mudlarabah ini adalah Syeikh Abdul Wahab Khalaf, yang dalam salah satu kitabnya, ia menyatakan sebagai berikut:

إذا أعطى إنسان الف جنيه لتاجر او مقاول ليعمل بها في تجارته او أعماله على أن يتجر بها ويعمل فيها ويعطيه كل سنة خمسين جنيها أرى أن هذه مضاربة وشركة بين اثنين فأحدهما شريك بمال والآخر شريك بعمله او بعمله وماله

Artinya: “Bila ada seorang pemodal memberikan uang seribu junaih kepada seorang pengusaha atau jasa developer / kontraktor, agar uang itu ia gunakan sebagai modal usaha, dengan kesepakatan setiap tahunnya dia akan memberikan 50 junaih, maka saya memandang akad ini adalah termasuk akad mudlarabah dan sekaligus syirkah di antara keduanya. Pihak pertama berperan selaku menyertakan modalnya dan pihak kedua berperan selaku yang beramal (bekerja), atau ia selaku pihak yang bekerja dan sekaligus pemodal.” (Shalahuddin Sulthan, Al-Azmatu al-‘Alamiyyah wa al-Mudlarabah al-Syar’iyyah Badilan ‘Ani al-Wadai’ al-Bankiyyah wa al-Ta’minat al-Tijariyah, Makalah disampaikan dalam Forum Kajian ke-19 yang diselenggarakan oleh Majelis Eropa untuk Fatwa dan Kajian, pada Tanggal 30 Juni – 4 Juli 2009 M, halaman 46).

Adapun ketetapan nisbah berupa persentase ini, selanjutnya mendapatkan dukungan dari Doktor Ahmad Syalaby dan Syeikh Ahmad Tanthawi, dengan menyatakan pendapat sebagai berikut:

فلا بأس أن نحتاط للمالك فنحدد الربح حتى لا يتردد في المساهمة في هذه الصفقات التي تعود على العامل وعلى المجتمع بالخير

“Tidak apa-apa memberikan janji kepercayaan kepada pemilik modal berupa penetapan besaran keuntungan (tahdid al-ribh) supaya tidak ragu dalam keikutsertaannya andil saham atas suatu obyek usaha. Meskipun janji itu pada akhirnya kembali kepada pihak pelaku usaha (sebagai kewajiban secara khusus) dan kepada komunitas usaha yang terlibat (secara umum) demi kebaikan usaha.”  (Shalahuddin Sulthan, Al-Azmatu al-‘Alamiyyah wa al-Mudlarabah al-Syar’iyyah Badilan ‘Ani al-Wadai’ al-Bankiyyah wa al-Ta’minat al-Tijariyah, Makalah disampaikan dalam Forum Kajian ke-19 yang diselenggarakan oleh Majelis Eropa untuk Fatwa dan Kajian, pada Tanggal 30 Juni – 4 Juli 2009 M, halaman 46).

Wallahu a’lam bi al-shawab

Related Posts