Pak Bupati, Tugas Pokok Pejabat Negara Adalah Melaksanakan Kebijakan, Bukan Saatnya Berteori

Terdengar kabar beberapa hari terakhir ini, Bupati Sumenep, KH. Abuya Busyro Karim sudah membedah bukunya yang berjudul fikih Covid. Entah itu bentuk kontribusi dia sebagai bupati untuk menangani penyebaran Covid-19 melalui karya atau apa saya nggak tau. Yang namanya fiqih kontemporer yang berjudul fikih Covid adalah produk ijtihadi yang masih sangat dinamis. Ya mungkin beliau hanya sebatas merumuskan saja. Wallahu a’lam.

Klo benar-benar mau merumuskan fikih mestinya yang harus diutamakan adalah merekonstruksi konsep fikih muamalah. Apa perlu ya perlu. Cuma pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak pejabat negara yang lumayan paham agama sadar apa tidak dengan ekonomi-politik (Ekopol) dalam fikih dan sadar nggak dengan “materialisme” dalam epistemologi fikih. Bukan lagi fikih ibadah. Ini klo saya jelaskan lumayan agak panjang dan bisa ditulis dalam topik yang lain. Ini klo pejabat ada waktu saja untuk menulis walau agak mustahil.

Tapi yang terpenting begini, menurut saya, rasanya kok kayak kurang tepat ya seorang pejabat negara di situasi mencekam seperti ini malah melupakan tugas pokoknya sebagai pejabat negara. Lupa dalam artian tidak memiliki skala prioritas dalam melaksanakan kebijakan.

Tugas pokok pejabat negara adalah melaksanakan kebijakan. Bukan waktunya berteori. Masyarakat butuh kerja yang konkret, tepat dan terukur. Jadi urusan tulis menulis biarlah jadi tugas ilmuan dan penulis serta peniliti dulu. Pejabat negara fokus ke mengerjakan kebijakannya dulu dalam menangani penyebaran virus agar masyarakat tenang, aman dan sejahtera. Intinya laksanakan tugas pokoknya, laksanakan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran agar maslahah ‘am (kemaslahatan orang banyak) bisa tercapai dengan maksimal.

Saya bukan berarti tidak suka dengan pejabat yang berkarya melalui tulisan. Silakan, saya sangat menghargai, apalagi bupati Sumenep kiai yang alim. Tidak salah, tapi tidak perlu. Ayolah pejabat negara harus punya skala prioritas dalam melaksanakan kebijakan. Kita ini sedang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tugas pejabat negara’ vital walau tetap kooperatif dan memerlukan dukungan masyarakat bawah.

Tiap harinya seharusnya sibuk dengan mengontrol pelaksanaan kebijakan beserta teknisnya di bawah, memastikan bawahan kerja serius tepat dan terukur, menegur kesalahan dan penyelewengan anggaran dan ketidaktepatan sasaran, belum lagi tiap harinya harus open minded menerima kritik dan keluhan masyarakat, kecuali masyarakatnya sudah kadung pasrah tidak mau mengeluh dan mengkritik pemerintahannya.

Ini hanya menurut saya saja. Kalian tidak setuju, oke-oke saja.

Salam…..

Moh Syahri

Dokumentasi ini diambil dari akun Facebook Abuya Busyro Karim

Related Posts