Reputasi dalam Pandangan Sarjana Modern dan Pengkaji Fikih

Ilustrasi; pixabay

Reputasi, dalam Bahasa Arab, sering diistilahkan sebagai jah (جاه). Dalam mu’jamu al-wasith, disampikan bahwa makna jah adalah manzilah wa qudrah (derajat dan kemampuan). Sementara, dalam mu’jamu al-‘arabiyah al-mu’ashirah, jah sebagai isim fa’il (kata benda pelaku) dimaknai sebagai dzu syarafin wa makanihi (orang yang memiliki maqam dan posisi yang mulia). Dalam mu’jam matn al-lughah, disampaikan dua kata satu arti, yaitu al-jah wa al-jahah, yang artinya al-qadr wa al-manzilah ‘inda al-sulthan wa ‘inda al-nas, yaitu: kekuasaan dan penerimaan di sisi penguasa dan di sisi manusia.

Dilihat dari beberapa makna leksikal di atas, nampaknya jah memang identik dengan istilah reputasi. Reputasi sendiri secara istilah memang sering dimaknai sebagai suatu nilai yang diberikan kepada individu atau negara. Ia tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun guna menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Jika reputasi ini dihubungkan dengan perkataan dan perbuatan, maka ia harus bersifat sustainable (istiqamah) sehingga melahirkan kepercayaan seseorang.

Sampai di sini, penulis jadi teringat dengan sebuah gymic yang masyhur di sebuah Pesantren yang berlokasi di Ploso-Kediri – tempat tanah kelahiran penulis – yaitu: al-istiqamah khairun min alfi karamah, yang artinya: “sustainabilitas (tindakan dan perkataan) itu lebih baik dari seribu karamah.”

Nampaknya, jika dirunut lebih jauh, sustainabilitas itu dapat melahirkan jah, yang didalamnya tertuang adanya derajat, pangkat, kedudukan, penerimaan, kepercayaan (amanah), baik dari orang lain atau bahkan dari penguasa sekalipun. Semua itu merupakan unsur pembentuk jah, yang selanjutnya kita kenal sebagai “reputasi”.

Menurut Charles J. Frombun dalam sebuah buku karyanya yang berjudul Reputation: Realizing Value From The Corporate Image, yang diterbitkan oleh Harvard Business Scholl, tahun 1996, menyebutkan bahwa reputasi dalam konteks ilmu bisnis, dikenal sebagai memiliki dua komponen penyusun, yaitu: 1) identiitas organisasi, dan 2) citra organisasi.

Bila dihubungkan dengan orang, nampaknya istilah “identitas organisasi” ini bisa disamakan dengan “identitas seorang tokoh”. Sementara “citra organisasi” bisa disamakan dengan istilah “citra yang terbentuk dari ketokohan seseorang yang ditokohkan”.

Seorang pemburu buku, dengan melihat siapa penulisnya, ia langsung bisa tahu, bahwa buku yang ada dihadapannya adalah buku yang berkualitas atau tidak. Padahal ia hanya melihat nama pengarang bukunya.

Itu sebabnya, beberapa penulis yang sudah memiliki nama di pasaran, umumnya dia hanya cukup mencantumkan nama saja, tanpa diembel-embeli dengan gelar. Apakah gelar itu Profesor, Doktor, alumni universitas mana, dan lain sebagainya. Semua itu tidak penting bagi diterima atau tidaknya buku tulisannya. Pasar sudah tahu, bahwa penulisnya adalah seorang yang berkualitas atau tidak.

Contoh praktis adalah buku karya Prof. Quraish Shihab. Meski beliau dalam banyak bukunya tidak mencantumkan embel-embel profesor, buku karyanya akan tetap dinilai sebagai berkualitas akademis yang baik. Buku karya Gus Mus, karya almarhum Cak Nur, Komaruddin Hidayat, Prof Alie Yafie, Almaghfur lah Kyai Sahal Mahfudh, dan beberapa tokoh penulis terkenal, jarang sekali disertakan embel-embel gelar. Namun, buku-buku mereka di dunia akademis, laris manis bak kacang goreng.

Lain lagi dengan penulis yang namanya belum dikenal oleh pasar sebagai tokoh. Serentetan gelar, baik di depan atau di belakangnya, akan disematkannya. Ia berharap, dengan dicantumkannya gelar, maka seorang pembeli yang melihat buku karyanya, akan langsung tertarik sebab gelar yang disandangnya. Bahkan tidak jarang, kampus yang menggelar program Pascasarjana, ketika disodori sebuah buku rujukan oleh mahasiswanya, mereka melihat terlebih dulu gelar penulis bukunya. Hal ini, khususnya bila penulis belum memiliki reputasi yang baik di dunia literasi akademis.

Kualitas yang terkesan dari tokoh penulis, dari gelar yang dicantumkan, itulah yang dinamakan identitas. Sementara kesan yang terbentuk akibat ketokohan penulis, atau karena gelar yang disematkan di depan atau belakang nama penulis, itulah yang dinamakan citra. Alhasil, keduanya membentuk sebuah nilai yang kemudian dikenal sebagai “reputasi.”

Ada sebuah cerita menarik, suatu ketika Gus Dur tidak punya uang sama sekali. Kemudian, beliau datang ke kantor Jawa Pos. Melihat Gus Dur datang, para karyawan Jawa Pos berebut menyambutnya dan menanyakan apa keperluan beliau datang ke kantor. Gus Dur lalu menjawab dengan terus terang bahwa beliau tidak punya uang. Oleh karena itu, beliau mau meminjam mesin ketik dan hendak mengirim artikel. Tanpa pikir panjang, redaktur langsung menyodorkan mesin ketik lengkap dengan kertasnya. Dan tanpa tunggu lama, Gus Dur lalu mengetik di kertas itu.

Sejenak, setelah selesai, lalu naskah itu diserahkan ke redaktur dan redaktur itupun menerima dengan senang hati. Setelah itu, Gus Dur pun pamit pulang, dan redaktur langsung menghargai tulisan beliau tanpa mikir untuk kali kedua. Kog bisa begitu, ya? Ya itulah reputasi Gus Dur yang sudah dikenal publik dengan kritik dan analisanya yang tajam terhadap suatu persoalan.

Sekali lagi, ini membuktikan bahwa reputasi memiliki sebuah “nilai.” Dan “nilai” itu tidak mudah didapatkan oleh orang lain yang mungkin sudah bergelar Doktor atau Profesor sekalipun. Jika anda masih sulit menerima konsep ini, coba anda berangkat ke kantor redaksi yang sama saat ini, dan melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dilakukan Gus Dur. Mungkinkah redaktur menerima alasan anda? Mungkin iya mungkin pula tidak. Sebab anda belum tentu memiliki reputasi layaknya Gus Dur.

Dalam konteks fikih mu’amalah, ada sebuah sistem kemitraan yang dijalin berbekal sebuah “reputasi”. Sudah pasti reputasi yang terbentuk ini juga berkaitan dengan “citra” kredibilitas pelaku. Sistem kemitraan itu sering dikenal sebagai syirkah jah atau syirkah wujuh. Para fuqaha yang membolehkan syirkah ini adalah fuqaha’ Hanafiyah dan Hanabilah. Praktiknya menyerupai orang yang mengambil barang di toko tengkulak dengan pembayaran di belakang hari bila barang sudah laku.

Adapun fuqaha’ kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah tidak menganggap akad sebagaimana diakui kalangan hanafiyah dan hanabilah di atas sebagai syirkah (kemitraan). Kedua madzhab terakhir menganggap bahwa syirkah sebagaimana telah dijelaskan itu pada dasarnya adalah masuk ranah akad qiradl, atau bahkan akad wakalah sebagaimana yang berlaku pada pedagang retail/reseller, atau bahkan akad samsarah (makelaran) sebagaimana yang berlaku pada pedagang dropship.

Namun, keempat madzhab nampaknya sepakat dari segi substansi, bahwa “reputasi” itu memang ada. Menurut konteks fiqih Syafi’iyah, tidak mungkin seorang pedagang mewakilkan penjualan barang dagangannya kepada orang lain tanpa tahu “citra” orang yang diangkatnya sebagai wakil. Dalam akad qiradl (bantuan modal usaha) juga, tidak mungkin seseorang membantu orang yang belum dikenalnya sama sekali sembari menyerahkan modal atau barangnya. Bisa-bisa modal itu digasak habis dan dibawa lari pihak yang bersangkutan. Dalam praktik dropship, tidak mungkin seorang pedagang memberi idzin kepada orang lain agar menawarkan dagangannya tanpa tahu “citra” sosok yang diberikannya idzin. Jangan-jangan sosok itu akan berlaku wanprestasi dengan menggelapkan barangnya.

Alhasil, “citra” menempati peran penting dalam konteks muamalah, sekalipun para fuqaha menilai beda dari segi cantolan akadnya. Hanya saja, kalangan Hanafiyah dan Hanabilah mempertegas konsepnya, bahwa reputasi itu memiliki “nilai”. Oleh karenanya, mereka menghukumi sah jalinan akad berdasarkan syirkah wujuh, berbekal “reputasi” tersebut.

Ingat, bahwa syirkah itu hukum asalnya adalah berangkat dari sebuah patungan modal! Jika modal usaha ternyata berasal dari salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak mengeluarkan modal sama sekali melainkan reputasi yang dimilikinya, maka itu artinya reputasi (jah) dianggap sebagai “nilai” sehingga layak untuk diserikatkan (digabungkan).

Seberapa besar penilaian itu disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah terhadap reputasi? Dalam hal ini, dibolehkan tawar-menawar antara pemilik modal dengan mitranya. Terkadang, mereka hanya sekedar menyampaikan barang dengan harga yang sudah dipatok, sementara keuntungan bagi mitranya diminta mencarinya sendiri.

Ada juga yang menawarkan keuntungan setelah menjual sejumlah produk. Misalnya, dari 5 produk yang dititipkan, harga 1 produk adalah hak penjualnya. Konsep seperti terakhir ini, dalam konteks fiqih Syafi’iyah adalah masuk dalam ranah akad ji’alah (sayembara).

Walhasil, kesimpulan dari tulisan ini, adalah bahwa “reputasi” tidak hanya dihargai dalam konteks kajian ilmu pengetahuan dan bisnis. Akan tetapi, dalam konteks fiqih muamalah, “reputasi” juga menempati peran penting dalam bangunan akad. Terbukti, dari keempat madzhab fiqih, dua madzhab menempatkan reputasi ini sebagai bernilai modal. Sementara dua madzhab lainnya, lebih mengedepankan citra pelakunya. Meski demikian, antara “citra” dan reputasi (jah), keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Wallahu a’lam bi al-shawab

Related Posts