Memang Kenapa dengan Omnibus Law? - Atorcator

Memang Kenapa dengan Omnibus Law?

Ilustrasi: ayojogja

Saya bingung ini uu arahnya kemana, ditanya membela UMKM iya membela UMKM, ditanya membela buruh iya membela buruh, ditanya membela investor? Apalagi Mas itu mah enggak perlu ditanya lagi.

Percuma kita baca semua uu yang sampai seribu tujuh ratus pasal itu – yang sekarang kurang lebih seribu dua ratusan pasal, karena naskah akademiknya pun belum ada, bagaimana kita bisa mengetahui kerangka pikiran uu tersebut, bahkan sekelas profesor nampaknya akan bingung cengengesan arah uu ini kemana. Ya kita semua pihak bisa saja menerka-menerka, namun pada akhirnya membuat kita berseteru, saling klaim, pemerintah merasa ini membela buruh kok, akan tetapi pihak lain seperti buruh merasa dirugikan.

Seribu pasal itu satu persatu saya baca, terpaksa dibaca lantaran kemarin saya menghadiri acara UMKM dalam tema Kemajuan UMKM Berbasis Digital, dan semua benar, semua yang saya lihat malah terkesan kelancaran investasi. Sebagai contoh pasal yang dihapus adalah tidak perlunya amdal, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam UU Ciptaker perijinan macam amdal dan tektekbeungeuknya disederhanakan menjadi satu saja dan itu jadi kewenangan pusat, bahkan dalam UU Ciptaker membuat masyarakat tidak bisa menggugat perusahaan atas dasar tidak memiliki amdal, karena memang UU baru ini tidak menyebutkan apapun tentang hak masyarakat menggugat perusahaan sebagaimana UU dahulu Nomor 32 Tahun 2009.

Lebih nikmat lagi lewat UU gila ini pengusaha sekarang dapat menikmati Hak Guna Usaha (HGU) langsung 90 tahun. Padahal dahulu hanya maksimal sampai 35 tahun. Mari kita bayangkan apa jadinya jika pengusaha-pengusaha ini memakai HGU sampai 90 tahun? Dari peraturan kemarin saja komflik agraria – terutama yang terjadi di era rezim Jokowi menghasilkan 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi; total terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015 – 2018. Sekarang apalagi HGU-nya ditambah hingga 90 tahun bro. Jadi wajar saja sampai disurati 35 investor global dan protes para akademisi (termasuk aktivis lingkungan)

Demikian dari sisi legal-formal, belum dalam aspek hak-hak buruh, contoh soal PHK, dalam uu sebelumnya PHK itu tidak bisa seenaknya karena harus melibatkan orang ketiga yakni lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sekarang cukup antara pekerja dan perusahaan, sehingga jelas mencemaskan para buruh, karena uu kemarin saja masih banyak perusahaan yang sewenang-wenang apalagi yang sekarang enggak tahu apa jadinya.

Melihat semua ini yang patut dipertanyakan apa urgensinya? Mengapa sampai harus begadang diketok tengah malam padahal proposal ilmiahnya pun belum ada, secara etik bukankah ini sedang di tengah pandemi? Apakah mereka tidak memperhitungkan konsekuensi rakyat yang akan turun ke jalan di saat pandemi ini? Jangan-jangan pemerintah tidak peduli corona? Atau memang mereka tidak percaya corona?

Pada akhirnya kita terus-menerus suudzon kepada pemerintah, apalagi kita berangkat dari prilaku pemerintah sejak awal virus corona datang, bahwa yang dipikirkan memang investasi bukan yang lain. Omnibus Law menjadi seolah jawaban gagasan Jokowi yang selama ini meminta kepada akibinet kerjanya untuk memudahkan para investor agar tidak diberi keruwetan birokrasi.

Sekali lagi apa urgensinya? Ekonomi? Jika begitu saya malah lebih setuju pemerintah lebih royal dan fokus terhadap investasi riset dan pengembangan (R&D), karena justru di era revolusi industri ini pekerjaan-pekerjaan buruh, proses produksi, akan berubah. Suatu saat nanti sarana produksi akan terganti oleh robot, para buruh pun lahan perlahan-lahan akan kehilangan pekerjaannya, sehingga yang disiapkan semestinya inovasi dan SDM untuk menghadapi zaman modern.

Jadi apakah uu ini akan relavan?

Beberapa hari lalu saya nguping obrolan guru saya dan Dr Sapta Dwikardana, beliau adalah dosen di beberapa Universitas ternama di Bandung, seorang ayahanda Isyana Sarasvati, Guru saya kebetulan ditunjuk menjadi satgas pemulihan ekonomi Jabar. Beliau ditanya mengenai cara memulihkan ekonomi Jabar akibat pandemi ini, katanya; “semua tidak boleh parsial, harus terintergritas, karena soal corona ini saya yakin bukan by design, tapi memang karunia agar manusia segera mempersiapkan dunia menuju era Smart City”. Lantas seketika pikiran saya seperti kena sentil, dipikir-pikir setelah membaca uu baru ini justru Dr Sapta lebih visioner dibandingkan Omnibus law yang isinya… anda bisa nilai sendiri lah kayak gimana.

komentar

Related Posts