Masihkah Negara Kita Berdasar Atas Hukum?

Secara pribadi, saya tidak pernah menaruh simpati ke MRS. Terserah orang mau mengatakan apa tentang kiprahnya dalam beramar ma’ruf dan bernahi munkar. Saya memang tidak pernah setuju dengan caranya. Rekam jejaknya yang kerap bermasalah hukum sudah membuktikan itu.

Bandingkan sikap saya tersebut dengan pernyataan seorang pejabat kepolisian di sebuah acara yang dihelat tersebut di atas. Saat TK jadi Pangdam Jaya, dia mengatakan kalo MRS itu sahabatnya. Munarman, orang yang pernah berbaiat pada ISIS, juga disebut sahabatnya.

“Hanya orang yang belum tahu EfPeI yang menganggap organisasi tersebut intoleran”, lanjut TK.

Ini benar-benar membingungkan warga yang tidak paham, bagaimana bisa ormas terjalin kelindan dengan elit. Kita tidak pernah mendapatkan gambaran utuh bagaimana itu bisa terjadi. Semua jadi seperti sas sus yang tidak pernah terkonfirmasi.

Begini, soal F-P-I punya watak sosial, tidak sekadar menggunakan pentungan yang juga menjadi ciri mereka sebagai kelompok vigilante, biarlah itu menjadi timbangan amal buat mereka. Dalam pandangan saya, tetap, seorang yang mencitrakan agamawan tidak perlu punya barisan, laskar, kelompok yang mewadahi orang yang menihilkan peran aparat negara.

Jangan pernah lupa, 212 tidak akan pernah terjadi kalau “keran manusia” tidak dibuka membanjiri Jakarta. Kumpulan massa semasif itu bisa ditangkal, bisa dicegat kalau aparat negara tidak bertubrukan dengan aneka kepentingan. Ada MUI di sana, ada elit-elit politik mengitarinya.

Itu puncak MRS ada di “singgasananya” sebagai “imam besar.”

Waktu-waktu berikutnya kita disuguhi berita tentang skandal seks, tentang pertemuan para elit, tentang penangkapan tokoh-tokoh yang diposisikan subversif. Tak pernah jelas bagaimana kelanjutannya. Sampai tokoh tersebut lari ke Arab dan kembali lagi hari ini.

Termutakhir, kita tidak tahu benar masalahnya. Apa benar MRS sekadar akan mangkir dari pemeriksaan, atau kabur? Apa yang sesungguhnya terjadi sehingga 6 pengawalnya tewas?

Dalam pandangan awam, jika terjadi sesuatu di lapangan seperti merobohkan penghalangnya, kebenarannya akan mudah diterima masyarakat saat aparat dengan kekuatan penuh, berseragam, dan bersenjata lengkap. Sulitnya di mana untuk institusi yang diberi wewenang “at any cost” jika memang diperlukan?

Ingat kasus tewasnya Dr. Azahari, Noordin M Top?

Densus perlu waktu nisbi lama saat menewaskan mereka. Mengejar, mengepungnya, dan melokalisir dampak. Kasusnya jelas sekali, pelaku terorisme! Mereka tidak sekadar membawa senjata, tapi juga kemampuan sebagai bomber.

Kasus MRS sebenarnya apa untuk saat ini? Sekadar pelanggaran PSBB atau apa? Kalau memang efpei organisasi terlarang, terkait terorisme, mengapa tidak dinyatakan saja mulai dari sekarang? Ini penting untuk memisahkan warga yang sekadar ikut-ikutan.

Terakhir, prinsip imparsial sebagai ciri masyarakat modern perlu dipahami benar oleh warga yang mengaku melek hukum. Di negara yang berdasar hukum, pelaku kejahatan luar biasa pun berhak mendapatkan bantuan hukum. Karena semua orang perlu dijamin hak-haknya saat berperkara.

Kalau sekadar mempertanyakan satu peristiwa terjadi dianggap sebagai bagian dari mereka ya wassalam. Sekalian saja kembalikan dwifungsi TNI Polri. Kita cukup diam lagi seperti dulu. Patuh dan menunduk sedalam-dalamnya pada pemerintah. Sumber; facebook Haryo Setyo Wibowo 

Related Posts