Setelah Bupati Trenggalek, Giliran Menunggu Bupati Sumenep

Ilustrasi:W/biro administrasi pimpinan provinsi Jawa Timur

Awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Bapak Fauzi dan Nyai Dewi Khalifah, sudah dihadapkan pada masalah yang berat.

Pertama, kasus pernikahan anak elit politik yang konon menghabiskam miliaran rupiah. Pernikahan ini dianggap banyak orang cermin perlakuan berbeda dari pemerintah. Kegiatan kegiatan masyarakat dibatasi karena alasan pandemi.
Tanggal 23 pebruari, warga Manding mau melakukan istighasah dan Rokat Bumi sebagai ikhtiar menjaga tanah leluhur mereka. Kegiatan itu terpaksa dibatalkan karena tidak memperoleh ijin dari pihak berwajib dengan alasan pandemi. Pada kasus pernikahan elit politik aman-aman saja. Pandemi tak jadi alasan lagi.

Hingga detik ini tak ada pernyataam resmi dari bupati soal pernikahan ini. Bukan mengada-ada semua tahu bahwa shahibul hajah merupakan patron bupati terpilih. Ke depan itu tentu publik harus diyakinkan bahwa pemimpin daerah bisa bersikap adil sama siapapun.

Oh ya, soal ini juga tak banyak diliput media. Tidak serame kalau ada kasus pemerkosaan atau rujak sahrini. Para aktivis juga bungkam, termasuk pendukung bupati terpilih. Dalam tradisi kita politik cuma urusan elektoral. Habis pemilu, habis juga makna politik itu.

Tugas berat kedua, adalah sikap bupati merespon review perda RT RW No 12 tahun 2013-2023 terkait dengan klausul penambangan fosfat. Para kiai dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Sumenep Hijau dan juga berbagai komunitas di kecamatan-kecamatan yang akan menjadi sasaran penambang fosfat tegas menolak tambang fosfat dengan alasan-alasan logis, terutama dampaknya terhadap sosial-ekologis.

Pernyatan kiai dan tokoh masyarakat tentu atas
pertimbangan panjang, untuk kemaslahatan masyarakat Sumenep termasuk generasi yang akan datang. Karena dampak industri keruk dimana-mana merusak, maka pertimbangan apapun yang bersifat jangka pendek mestinya gugur, misalnya alasan kesejahteraan rakyat, peningkatan PAD, buka lapangan kerja yang sebenarnya masih terbuka perdebatan karena dalam banyak kasus penambangan tak ada korelasinya dengan 3 hal di atas.

Tentu sikap bupati ditunggu untuk berani menyuarakan penolakan terhadap tambang fosfat seberani Bupati Trenggalek yang menolak tambang emas meski mungkin melawan arus karena berbeda dengan gubernurnya dan bahkan pemerintah pusat.

Kita doakan semoga bupati memiliki kekuatan untuk mengikuti langgam suara arus bawah sebagaimana disuarakan para kiai dan tokoh masyarakat. Tentu ini berat, tapi jika bupati melakukan penolakan, masyarakat Sumenep pasti berada di belakang bapak Bupati.

Related Posts