Kontroversi Amir Sjarifuddin

Ilustrasi: Kompas

Di antara para tokoh pendiri bangsa, nyaris tidak ada yang lebih kurang dipahami daripada sosok Amir Sjarifuddin Harahap (1907-1948). Bahkan dibandingkan tokoh Marxis-nasionalis yang mistis semacam Tan Malaka, karier Amir bahkan lebih kontroversial dibandingkan siapapun. Pendiri Partai Sosialis yang kemudian pecah kongsi dengan Sutan Sjahrir ini juga bisa dibilang ‘murtad’ berkali-kali. Pertama, ia pindah agama dari Islam ke Kristen (Protestan), kemudian ia dituduh menyeberang ke pihak Belanda dan menjadi agen Charles Oltman Van der Plas — mantan Gubernur Jawa Timur yang berhaluan etis — dalam menyusun gerakan bawah tanah melawan fasisme, terakhir dan paling fatal adalah pengakuannya pada akhir Agustus 1948 menjelang pemberontakan Madiun, bahwa ia telah menjadi seorang komunis sejak 1935 dan terasosiasi dengan PKI ‘underground’ bentukan Musso.

Tan Malaka merupakan pemikir Marxis soliter yang sukses sebagai penggalang solidaritas, dan setidaknya untuk waktu singkat (1945-1946) berhasil mempersatukan orang-orang dari lintas ideologi dalam satu platform politik ‘merdeka seratus persen’. Amir sebaliknya adalah pemimpin kharismatik yang belakangan ditinggalkan bahkan di barisannya sendiri karena berbagai tindakan politiknya yang tidak populer.

Nasionalis-Kristen yang Kharismatik

Amir Sjarifuddin mengawali karirnya sebagai bagian dari gerakan pemuda ‘generasi 1928’ seketika ia pulang dari Nederland dan menjadi mahasiswa hukum di Batavia. Ia merupakan bagian dari kelompok Muhammad Yamin dan kemudian ikut dengan Partindo-nya Sukarno, ketika PNI lama membubarkan diri dan sebagian anggotanya bergabung dengan PNI-Pendidikan yang dibentuk Hatta dan Sjahrir. Terlahir dari keluarga Batak lintas agama (Islam dan Kristen), ia kemudian memutuskan masuk Kristen dan dibaptis pada tahun 1931, agaknya karena pengaruh lingkungan pergaulannya di Sekolah Hukum (Rechthogeschool) Batavia. Pelindung utamanya adalah tokoh misionaris Belanda yang juga menjadi dosen di sekolah hukum, J.M.J Schepper, selain sepupunya sendiri Todung Sutan Gunung Mulia yang menjadi anggota Volksraad.

Di kalangan para pejabat kolonial Belanda, Amir dikenal sebagai orator nasionalis yang kharismatik dan bahkan dianggap lebih membahayakan daripada Yamin. Ketika pemerintahan Gubernur Jenderal De Jonge melakukan represi terhadap Partindo dan PNI-Pendidikan, Amir pun terkena imbasnya dan ia ditahan. Mungkin satu hal yang ‘meringankan’ ialah kenyataan bahwa ia seorang Kristen dan ia dibela oleh para mentornya yaitu Schepper dan Mulia. Amir hanya menjalani penjara selama satu setengah tahun sejak akhir 1933 hingga pertengahan 1935.

Keluar dari penjara, Amir meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum dan menjadi pengacara profesional. Ia juga mulai mengembangkan citra-diri baru sebagai intelektual kelas menengah dan sosial-demokrat. Sebagaimana Sjahrir, Amir ikut aktif menyumbangkan pemikirannya di jurnal sastra dan kebudayaan ‘Pudjangga Baru’ bahkan tercatat sebagai ko-editor pada tahun 1938.

Tetapi langkah politik Amir terpenting ialah inisiatifnya bersama Muhammad Yamin untuk membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sebagai pengganti Partindo pada Mei 1937. Pada saat itu baik Yamin maupun Amir adalah tokoh di belakang layar, sementara kepemimpian diserahkan pada tokoh-tokoh muda seperti Adnan Kapau Gani dan Asmara Hadi. Partai Gerindo merupakan gerakan nasionalis sayap-kiri yang memiliki hubungan kuat dengan para pendukung Sukarno maupun Tan Malaka, tetapi memposisikan diri sebagai ‘oposisi loyal’ bagi pemerintah. Platform perjuangan partai ini cukup tegas yaitu anti-fasisme dan ideolog utamanya adalah Amir Sjarifuddin sendiri.

Anti-Fasisme dan Komunisme ‘Underground’

Pada tahun 1930-an hingga berakhirnya perang dunia kedua fasisme menjadi masalah utama yang menyatukan semua aliran sosialis/Marxis. Sjahrir menyebut fasisme sebagai ‘kawin-silang antara feodalisme dan rasionalisme Barat modern’, dan bahwa kemunculan fasisme tidak terlepas dari krisis kapitalisme Eropa – yang menemukan momentumnya pada masa Depresi Besar. Tulisan Sjahrir dari pengasingan mengkritik keras represi pemerintah, dan menyerukan bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan rezim kolonial saat itu adalah memfasilitasi partisipasi demokratis warga Indonesia dalam menghadapi ancaman fasis.

Meski demikian tokoh yang berada dalam posisi menentukan untuk ‘perjuangan demokratis’ tersebut ialah Amir. Melalui Gerindo, ia mengagas pembentukan suatu ‘volksfront’ (front kerakyatan) lintas ideologis untuk mendesak pemerintah memberi hak politik secara lebih luas kepada masyarakat. Juga bahwa Indonesia akan diberi otonomi secepatnya. Hal ini dilakukan melalui gerakan ‘Indonesia berparlemen’ dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia), koalisi dari Gerindo, Partai Indonesia Raya (Parindra) dan sejumlah partai Islam.

Tetapi gagasan ‘front rakyat’ anti-fasisme juga dianjurkan di kalangan komunisme internasional, termasuk kaum komunis Indonesia di Belanda. Pada tahun 1935, mereka mengirim Musso ke Surabaya untuk membangun gerakan komunis yang hanya bertahan setahun, untuk kemudian menjadi gerakan ‘bawah tanah’. Salah satu sel kelompok ini, dibawah pimpinan Widarta, diduga berhubungan dengan Gerindo bahkan ‘merekrut’ Amir, Wikana dan sejumlah kader lain sebagai komunis terselubung. Dugaan ‘koneksi komunis’ Gerindo terkuak ketika — menyusul pendudukan Nazi di Nederland dan pengumuman keadaan darurat.

Pada Juni 1940 pemerintah kolonial menangkap Amir Sjarifuddin dan menemukan sejumlah suratkabar komunis ‘Menara Merah’ (dari ‘PKI underground’) di kediamannya. Ternyata tak lama kemudian pemerintah membebaskan Amir — mungkin juga karena koneksi Kristen-nya dan lobi golongan etis Belanda — dan memberinya pekerjaan baru sebagai staf Departemen Ekonomi Hindia Belanda. Gerry van Klinken (2010) mengungkapkan bahwa ‘kedekatan’ sementara Amir Sjarifuddin dengan kalangan etisi Belanda kurang lebih bersamaan ketika ia mulai menggagas dibentuknya partai politik Kristen – yang akan memberi legitimasi politik lebih bagi minoritas Kristen dalam barisan nasionalis.

Perkembangan terakhir ini menimbulkan sejumlah reaksi. Di satu sisi, Amir ditinggalkan pengikut nasionalisnya, dan ia digeser dari kepemimpinan Gerindo maupun GAPI. Kalangan Islamis (PSII dan MIAI/Masjumi) untuk seterusnya mencurigai Amir bukan saja karena dugaan keterlibatannya dalam komunisme, tetapi juga sebagai agen misionaris Belanda untuk disusupkan dalam barisan nasionalis. Di sisi lain, ia kemudian dijadikan orang kepercayaan Van der Plas untuk memimpin gerakan bawah tanah selama pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada masa Perang Dunia II, Van der Plas juga memobilisasi kaum eksil Digulis (PNI-Pendidikan dan PKI) untuk membentuk organisasi perlawanan di Australia, yang kemudian muncul dengan nama Sibar (Sarekat Indonesia Baru). Tetapi kelompok bentukan Amir tidak bertahan lama dan segera tercium oleh otoritas Jepang. Pada Januari 1943 ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, tetapi kemudian diubah menjadi seumur hidup atas intervensi Sukarno dan Hatta. Pada masa inilah, Sjahrir mengambil alih kendali atas gerakan anti-fasisme yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Sosialis.

Amir, Gerakan Kiri dan Revolusi

Spektrum gerakan kiri zaman revolusi agak membingungkan dan kontradiktif, karena perubahan situasi politik global di satu sisi dan tuntutan kemerdekaan tanpa kompromi di sisi lainnya. Beberapa sarjana seperti Ben Anderson melihat kesinambungan antara subkultur pemuda revolusioner dengan milenarianisme kaum petani Jawa yang mengakar sejak abad sebelumnya. Elemen kiri domestik ini dapat dibedakan secara kontras dengan tokoh-tokoh komunis dengan karir internasional – yang bukan saja secara teoretis (Marxis) lebih kuat namun juga sangat dipengaruhi perubahan orientasi gerakan kiri internasional.

Sebagian besar sel komunis domestik ini, termasuk kelompok Widarta, kemudian menjadi penggerak dari ‘revolusi sosial’ regional melawan kaum birokrat dan aristokrasi tradisional sebagai ‘kontra-revolusi’ (di ‘Tiga Daerah’ Jawa Tengah dan di Sumatra Utara). Sementara itu kelompok komunis ‘internasional’ seperti kelompok Belanda (Abdulmadjid dkk), dan Australia (Sardjono dan PKI-Sibar) cenderung mendukung jalur diplomasi internasional dalam proses menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Van Klinken, kelebihan Amir Sjarifuddin ialah kenyataan bahwa ia memiliki hubungan dengan kedua spektrum politik kiri tersebut; Amir hanya sejenak mengenyam pendidikan menengah-atas di Belanda, kemudian menjadi tokoh sentral perlawanan anti-fasis dengan dukungan jaringan kiri domestik. Di lain sisi ‘pengalamannya sebagai intelektual maupun birokrat dalam negara modern lebih mendekatkannya dengan kaum internasionalis yang lebih berdisiplin’ (Gerry van Klinken, “Lima Penggerak Bangsa Yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen”, hlm 289).

Kenyataan tersebut mengubah nasibnya secara ekstrem dari pesakitan politik zaman Jepang menjadi salah satu ujung-tombak diplomasi dan pejabat Indonesia paling penting masa revolusi. Baik sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Sjahrir (November 1945 – Juni 1947) maupun sebagai perdana menteri (Juli 1947 – Januari 1948), Amir berupaya menyatukan semua kekuatan politik kiri, kelompok pemuda dan laskar, serta militer di bawah pengaruh Partai Sosialis – yang sebenarnya lebih didominasi oleh grup Amir walaupun dengan mengikut para pengikut Sjahrir.

Inisiatif Amir Sjarifuddin yang paling penting ialah pembentukan Biro Perjuangan sebagai fusi kelaskaran di luar tentara reguler, yang kemudian menjadi TNI-Masyarakat. Ide dasarnya ialah menggunakan institusi negara untuk pendidikan politik, suatu basis rasionalitas modern dalam revolusi (Amir, sebagaimana Sjahrir melihat banyak unsur irrasional yang harus didisiplinkan dalam revolusi Indonesia).

Tetapi upaya untuk mensubordinasikan tentara reguler dibawah kendali politik sipil hampir selalu menimbulkan resistensi kaum politikus-militer (baik di kubu populis seperti Sudirman ataupun ‘teknokratis’ ala Nasution). Bahkan gagasan Amir untuk membuat TNI tandingan bisa dilihat sebagai tanda awal perang saudara. Ketika kabinet Amir jatuh, maka terjadilah ‘backlash’ di mana kubu militer teknokratik mensponsori rasionalisasi tandingan yang akan mengakibatkan pemangkasan dan demobilisasi sebagian besar kesatuan tentara non-reguler; inilah polarisasi militer-politik menuju pemberontakan Madiun 1948.

Nasionalisme Marxis versi Kristen?

Sejauh ini pembacaan terhadap karir Amir Sjarifuddin sejak awal menunjukkan bahwa ia paling mungkin diletakkan dalam spektrum ideologis nasionalisme Marxis(-Leninis), paralel dengan Tan Malaka namun lebih ‘leftist’ daripada Sukarno. Ia merupakan semacam versi Kristen dari Tan Malaka yang Islam, sehingga dalam ‘real-politik’ keduanya menjadi berseberangan. Dalam banyak hal, aliran Tan Malaka termasuk Persatuan Perjuangan melanjutkan tradisi populis yang sudah mapan, di mana elemen Islam sebagai kekuatan antikolonial tidak dapat diabaikan. (Masjumi termasuk salah satu pendukung PP pada awal 1946, meski lebih disebabkan tidak terakomodasinya kelompok ini dalam kabinet Sjahrir awal).

Tetapi minoritas Kristen (Protestan ataupun Katolik) dalam sejarah politiknya hampir selalu menjadi nasionalis moderat dan nyaris selalu bersifat loyalis (atau ‘oposisi loyal’) terhadap rezim manapun baik kolonial maupun republik. Ekspresi politik kelompok minoritas ini tersalurkan dalam institusi-institusi Barat modern, dimana mereka berupaya membangun kelompok pemikir yang kecil namun berpengaruh terhadap kebijakan negara. Sebab melalui sarana itu mereka dapat menjamin kepentingan minoritas yang lebih luas menghadapi kemajuan politik golongan Islamis.

Apa yang dilakukan Amir pada tahun 1940-an baik sebagai birokrat di bawah negara kolonial maupun sebagai Marxis-Leninis pada masa revolusi, barangkali dapat dibandingkan dengan kelompok Katolik di awal Orde Baru yang diprakarsai oleh Pater Joop Beek. Sebagai Jesuit, ia adalah tokoh sayap kanan yang sedikit banyak bersimpati pada fasisme, dan melalui kelompok binaanya (Kasebul dan CSIS/Opsus) mereka sedikit banyak mempengaruhi kebijakan korporatisme Suharto dan ‘anti-Islamisme’-nya yang berlanjut hingga pertengahan 1980-an.

Amir yang Protestan, sangat mungkin bermaksud menggunakan Marxisme untuk mempengaruhi orientasi negara menuju arah yang lebih sekular — dengan tujuan yang kurang lebih serupa. Bagaimanapun pengakuannya sebagai komunis tetap saja mengejutkan dan sulit diterima, bahkan di kalangan Kristen sekalipun. Bagi Sukarno yang menabuh genderang perang terhadap ‘PKI-Musso’ Amir tetaplah nasionalis yang dikenalnya sejak 1930-an. Ia hanya ‘keblinger’ dan tidak memiliki pilihan lain ketika karier politiknya di pusat kekuasaan berakhir.

Referensi:
Anton Lucas, 2012. Radikalisme Lokal: Oposisi dan Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945), Yogyakarta, Syarikat Indonesia
John D. Legge, 2003. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir, Jakarta, Grafiti
Gerry van Klinken, 2010. Lima Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen, Yogyakarta, LKIS
Soe Hok Gie, 2005. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Yogyakarta, Bentang Pustaka

Related Posts