Meritokrasi dan Nepotisme (1)

Foto: The Conversation

“Apakah dalam politik, Islam mengajarkan nepotisme? Kalau tidak, kenapa sejarah menggambarkan Islam sebagai agama yang mendukung nepotisme? Nama dinasti bahkan lekat dengan identitas kekeluargaan. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya.”

Pertanyaan ini dilontarkan oleh salah satu mahasiswa, saat kami, santri Ma’had Aly mengadakan diskusi dengan pelajar perguruan tinggi. Jika anda ditanya, apa jawabannya? Mohon dikoreksi kalau ada yang salah pada jawaban saya.

“Pada dasarnya, jabatan atau penguasaan urusan publik maupun privat, haruslah diberikan kepada mereka yang ahli. Kredibel, kapabel, berintegritas dan profesional.

Rasulullah saw. bersabda:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“Suatu urusan, jika sudah tidak lagi dipasrahkan kepada ahlinya, tunggu saja masa kehancuran (kiamat).” (HR. Bukhari)

Menguasakan urusan kepada yang bukan ahlinya juga tergolong sebagai pengkhianatan terhadap amanah, sebagaimana dalam sambungan hadist sebelumnya. Jadi Islam dalam soal kepemimpinan dan jabatan lebih bercorak meritokrasi daripada nepotisme.”

Belum selesai pemaparan saya, salah satu mahasiswa kembali menyela, “Bukankah syarat seorang pemimpin atau khalifah harus dari keluarga Quraisy?”

“Betul. Tetapi bukan asal dari kalangan Quraisy kemudian boleh dijadikan khalifah. Keharusan seorang khalifah dari kalangan Quraisy adalah syarat kesekian setelah ahli administrasi, mapan intelektualitasnya, berintegritas, laki-laki, dan muslim tentunya. Jadi yang pertama dan utama tetap keahlian.”

“Tetapi kan tetap saja harus dari kalangan Quraisy? Misal ada orang ahli, tetapi bukan Quraisy, kan gak boleh menjadi khalifah? Bukankah itu bentuk nepotisme?”

“Begini. Kenapa harus Quraisy? Pertanyaan mendasar ini perlu dijawab. Apakah murni hanya gara-gara Nabi Muhammad saw. berasal dari marga ini? Sebelum saya jawab, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang tahu dan mau menjawabnya?”

“Mungkin karena orang-orang Quraisy adalah marga paling berpengaruh di tanah Arab pada waktu itu?”

“Lah, biar tidak mungkin-mungkinan, saya bukakan kitabnya dulu.” Ujar saya sambil tersenyum. Saat itu saya betul-betul tidak tahu apa alasannya karena diskusi ini dilangsungkan secara spontan dengan tema besar “Islam dan Negara”, dan untuk sementara waktu, diskusi itu dijeda dengan saya yang sibuk membuka kitab sedang teman-teman mahasiswa menyeruput kopi dan menyulut rokok.

Karena diskusi itu berlangsung di basecamp Forum Kajian Ilmiah (FKI), maka amat mudah saya menemukan referensi mengenai isu tersebut.

“Lah ini,” Girang saya sewaktu membuka kitab “As-Siyasatus Syar’iyah wal Qada'” karya Sayyid Rashid Ridha. “Dalam kitab ini, penulis mengutip pernyataan as-Sa’ad yang antara lain berbunyi:

ويشْتَرط أن يكون مُكَلّفا مُسلما عدلا حرا ذكرا مُجْتَهدا شجاعا ذا رَأْي وكفاية سميعا بَصيرًا ناطقا قرشيا.. فَإن لم يُوجد فِي قُرَيْش من

يستجمع الصِّفات المُعْتَبرَة ولى كنانى، فَإن لم يُوجد فَرجل من ولد إسْماعِيل فَإن لم يُوجد فَرجل من العَجم اه.

“Seorang khalifah haruslah mukallaf, muslim, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, pemberani, visioner, kapabel, mendengar, melihat, bisa berbicara dan dari kalangan Quraisy……. Namun, jika tidak ditemukan dari kalangan Quraisy yang mencukupi syarat-syarat tersebut, maka yang diangkat adalah dari marga Kinanah, kalau juga tidak ada, maka dari keturunan Nabi Ismail AS, kalau masih saja tidak ada, maka baru boleh mengangkat khalifah dari kalangan non-Arab.”

“Jadi, dari ketentuan ini dapat kita simpulkan: jika bertentangan antara pertimbangan kekeluargaan dengan kecakapan, maka yang didahulukan adalah kecakapan, dan,” Belum selesai saya mengurai ibarat tersebut, mahasiswa tadi menyela, “Ibarat tadi belum menjawab pertanyaan njenengan yang tadi, Kang. Kenapa musti Quraisy? Ini harusnya yang perlu dijawab.”

Wah mahasiswa ini udah gak bawa jajan, ngotot lagi…

Bersambung….

Related Posts