Tambang dan Kado Pahit 1 Tahun Pemerintahan Bapak Fauzi-Nyai Eva

Sumber gambar: pojok suramadu

Tepat 1 tahun pemerintahan Bapak Fauzi – Nyi Eva publik di Sumenep dikagetkan oleh berita tentang masuknya 1 perusahaan yang sudah memperoleh izin untuk melakukan penambangan fosfat di Kecamatan Pasongsongan. Menurut Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Ach laili Maulidy, ada 124 penambang yang mengajukan izin ke provinsi (sebelum ditarik ke pusat) dan 23 sudah keluar ijin IWP-nya. Wilayah penambangannya meliputi 214 di kabupaten Sumenep.

Bahkan, anehnya, Kabag menyelenggarakan bimtek bagi penambang yang akan mengurus perizinannya. Sementara publik tak memperoleh informasi apa-apa soal (dampak) tambang fosfat itu.

Berita itu sekali lagi mengagetkan. Kekagetan publik, terutama pegiat isu agraria dan lingkungan, dikarenakan isu penambangan fosfat yang tahun kemarin sempat mengemuka dengan tegas ditolak, terutama oleh pemangku pesantren yang menamakan diri “Forum Sumenep Hijau”. Pada bulan Maret 2021 para kiai pemangku pesantren sempat berkumpul di pesantren Annuqayah Daerah Latee dan Pondok Pesantren As-sadad, yang diasuh KH. Thaifur Ali Wafa, Ambunten.

Para pemangku pesantren menolak bukan tanpa alasan yang jelas. Beberapa alasan yang bisa saya sebut :

1) Fosfat berada di kawasan batu karst. Kawasan batu karst berfungsi sebagai tandon air yang menyimpannya saat musim hujan. Merusak tandonnya berarti akan mengakibatkan kekeringan dalam jangka panjang.

2) Kawasan batu karst menyimpan banyak situs situs yang dikeramatkan warga. Di samping banyak maqbarah para wali juga terdapat banyak goa serta aneka tumbuhan dan pepohonan (serta hutan) tempat berlindungnya kekayaan flora fauna.

3) Masyarakat (juga pemerintah daerah) tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi daya rusak lingkungan akibat penambangan. Kawasan batu karst, jika mengalami kerusakan, tidak akan bisa tergantikan.

4) Industri ekstraktif seperti penambangan sama sekali tidak menghitung generasi yang akan datang yang juga memiliki hak yang nyaman terhadap lingkungan dan ruang hidupnya.

Ada data sebanyak 28 Desa di 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep mengalami kekeringan di musim kemarau. Dan salah satu kecamatan yang mengalami kekeringan adalah kecamatan Pasongsongan, kecamatan yang pertama kali akan dikeruk secara legal oleh Perusahaan Tambang fosfat. Bisa kita bayangkan, kita akan mengalami krisis air yang akut jika penambangan benar-benar beroperasi.

Iseng-iseng saya buka perda RTRW kabupaten nomer 12 tahun 2013 apakah pasongsongan masuk kecamatan yang memiliki potensi fosfat dan karena itu bisa jadi landasan legal formal untuk dikeruk? Ternyata Pasongsongan tidak masuk. Kalau pun masuk tetap perda itu tak bisa serta merta dijadikan dasar legal formal karena penyusunan dan pembahasan Perda itu banyak masalah, termasuk mengabaikan aspirasi publik.

Lolosnya ijin perusahaan dan jebolnya pasongsongan bagi saya merupakan kado pahit bagi 1 tahun pemerintahan Bapak Fauzi-Nyi Eva. Terlepas pemkab menggunakan alibi bahwa ijin itu kewenangan provinsi (sekarang bahkan ditarik ke pusat) tetap saja pemkab tak bisa dibenarkan, karena hingga kini pemkab sikapnya tak tegas atau abu abu.

*Untuk cek selengkapnya bisa klik link berita di bawah:

  1. 28 Desa di Sumenep Krisis Air Bersi
  2. Pemkab Sumenep Sebut Sudah Ada Satu Usaha Tambang Memiliki Izin
  3. Forum Sumenep Hijau Pertegas Tolak Fosfat, Begini Isi Deklarasinya

Related Posts