Apa yang Dikejar dari Kepemimpinan Pak Fauzi Soal Wisata di Sumenep?

sumber foto: tagar.id

Belakangan ini peresmian wisata di Sumenep menjadi perhatian publik. Flayernya di mana-mana bertebaran. Termasuk salah satunya adalah bukit lanjari yang disulap jadi paralayang Jokotole namanya, lokasinya di desa Sodara kecamatan Pasongsongan kab. Sumenep. Festival paralayang ini akan dibuka oleh Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi. Tentu ini kabar gembira bagi sebagian orang dan bisa jadi kabar buruk bagi sebagian yang lain.

Bersamaan dengan itu, kita juga dihadapkan dengan wisata tambak udang di kabupaten Sumenep. Ini sudah lama terjadi sejak tahun 2016 atau bahkan mungkin sebelumnya. Kehadiran pak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif hari ini semakin menegaskan bahwa laut di Sumenep ini bukan lagi menjadi sumber penghidupan para nelayan warga Sumenep itu sendiri. Bukan lagi menjadi hak semua warga yang dijamin oleh UU. Tapi justru properti dan legitimasi pesisir dan laut Sumenep dimonopoli oleh korporat dan antek-anteknya.

Apa yang sudah dilakukan Bupati Sumenep soal tambak udang alias tambak udang wisata? Kalau melihat catatan pak Fauzi di bukunya “Saatnya move on (catatan seorang birokrat)” di sub judul memoles wisata bagi saya sangat paradoks sekali dengan kebijakan hari ini. Saya tak mau berspekulasi terlalu jauh siapa sebenarnya di balik penulisan buku itu.

Tapi yang jelas, kebijakan Bupati Sumenep hari ini bukan cerminan dari apa yang pernah ia tulis dalam bukunya itu. Semoga ia masih ingat dengan apa yang ia tulis. Atau semoga buku ini benar-benar tulisan beliau.

“Kearifan lokal harus tetap kukuh melawan godaan arus modernitas. Walaupun berhadapan langsung dengan wisdom kapital, yang dibawa oleh arus industri pariwisata”. Ini salah satu isi buku yang katanya ditulis oleh Bupati Sumenep. Sangat bagus sekali bukan. Tentu saja sangat epik. Secara keseluruhan Ia menjujung sekali kearifan lokal.

Satu lagi, “Magnet wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan PAD, namun juga untuk menghidupkan Sumenep”. Kalau boleh saya mengartikan menghidupkan Sumenep itu adalah mensejahterakan masyarakat Sumenep. Begitu kira-kira.

Tapi apa yang terjadi hari ini tentu tak seindah apa yang ia tulis. Saya kira apa yang ia tulis dulu ketika masih jadi wakil bupati akan menjadi referensi dalam membangun Sumenep yang ramah lingkungan dan betul-betul menjaga kearifan lokal, budaya dan tradisinya. Ternyata melihat fakta yang terjadi hanya gimmick saja. Seolah lupa dengan apa yang ia tulis.

Pantai lombang yang dulunya sangat asri, indah dan bersih hari ini tak lagi melihat keindahan itu alami. Pantai badur yang dulunya juga bersih indah dan asri kini dibombardir oleh investor. Akuisisi dan alih fungsi lahan semakin masif.

Para nelayan, petani dan buruh nelayan semakin terpinggirkan dan kesulitan mencari penghidupan. Lantas apa yang dikejar dari kepemimpinan Bupati hari ini.

Saya berharap pak bupati kembali membuka lembaran bukunya yang pernah ia tulis soal memoles wisata. Apakah betul wisata Sumenep kearifan lokalnya masih kukuh?. Apakah betul wisata di Sumenep masih bisa menghidupkan warganya yang mayoritas petani dan nelayan? Pak bupati perlu kembali membuka bukunya lagi. Apakah betul wisata Sumenep benar-benar menjadi pelipur lara ketika masyarakat sedang bising, jenuh dan depresi atau justru sebaliknya?.

Kalau anda jalan-jalan ke Sumenep khususnya timur daya dan sekitarnya maka bisa dipastikan akan menemukan bau amis dan besing menyeruap. Air laut menghitam akibat pembuangan limbah tambak udang milik investor. Apakah ini yang disebut pelipur lara? Apakah ini yang disebut memperkukuh kearifan lokal?

Faktanya kita melihat keresahan dan ketidaktenangan masyarakat di pelosok-pelosok kampung. Utamanya para nelayan dan petani yang dipaksa melapaskan lahannya dan terus mengalami trauma berkepanjangan. Ada yang diteror agar segera melepaskan lahanya dengan berbagai macam cara. Intimidasi ala-ala preman pun dikerahkan untuk mengambil paksa lahan yang menjadi incarannya.

Para elit politik jangan hanya sibuk berkompromi dan memuluskan investasi masuk ke pelosok desa dan perkampungan. Di sisi lain mereka belum mampu melihat kebutuhan orang desa dan orang kampung yang sebenarnya. Tanpa tahu kearifan, budaya dan tradisi mereka.

Sumber daya alam di Madura khususunya di Sumenep tidak bisa lepas dari kearifan lokal itu sendiri. Kalau SDA di Madura sudah tak bisa lagi dinikmati oleh masyarakatnya sendiri maka secara otomatis kearifan lokal ikut tereliminasi.

Yakin ini “Bismillah Melayani”? Melayani siapa? Investor?. Lah buku yang njenengan tulis untuk apa? Untuk kepentingan politik saja? Untuk jadi lumbung suara saja? Semoga tidak.

Related Posts