Suara Santri untuk Politik Alternatif, Kaum Santri Menyikapi Pemilu 2019

 

fb in’am

Penulis: In’am
El Mushoffa

Rilis pers

Bismillahirrahmanirrahim

Atorcator.Com –
Hari pencoblosan Pemilu tinggal hitungan hari. Namun, kami perlu
mengabarkan kepada sahabat-sahabat kami sesama kalangan santri, umat Muslim,
dan rakyat Indonesia pada umumnya, bahwa seperti Pemilu 2014, Pemilu 2019 belum
menjadi instrumen tegaknya kedaulatan rakyat yang sejati.

Secara umum,
hal ini disebabkan karena dua hal:

Pertama, Pemilu
2019 kali ini diisi oleh partai-partai yang didirikan dan/atau disokong oleh
oligarki, yaitu para pemodal dan “orang-orang kuat” yang memiliki akses kepada
kekuasaan. Kontestasi Pemilu diisi para oligarkh, baik langsung maupun tidak
langsung. Dalam situasi ini, rakyat memang dapat menggunakan hak pilihnya untuk
memilih . Tapi, pilihan-pilihan yang tersedia telah diseleksi di kalangan
oligarkh dan elite. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontestan yang memiliki
agenda untuk melawan kepentingan oligarki. Tidak ada partai-partai alternatif
yang kritis terhadap oligarki dan akumulasi kekayaan para elite. Partai-partai
yang berpartisipasi di Pemilu 2019 kali ini persis menggambarkan apa yang
disebut dalam Al-Qur’an (QS. Al-Hasyr: 7) sebagai “دولة
بين الأغنياء
” (dulatan baynal aghniya’), atau kekuasaan yang beredar di
antara orang-orang kaya. Itulah mengapa partai politik saat ini tidak murni
menjadi alat perjuangan rakyat, melainkan ajang berburu jabatan, kekayaan,
serta membina relasi dengan para pemodal. Pemilu 2019 secara umum, dan Pilpres
2019 secara khusus, terselenggara dalam kondisi tersandera oleh kepentingan
para pemodal.

Kedua, pada
Pilpres tahun ini, tidak ada capres-cawapres yang memiliki keinginan untuk
memutus intervensi lembaga kapitalis global (IMF, Bank Dunia, dan WTO) yang
mendesakkan agenda-agenda neoliberal (liberalisasi, privatisasi, dan
deregulasi) yang merugikan kalangan petani, buruh, kaum miskin desa dan kota.
Sebaliknya, capres-cawapres yang ada terindikasi pro-kebijakan lembaga-lembaga
kapitalis global untuk makin meluaskan pengaruhnya di Indonesia. Di bawah
pemerintahan Capres 01, kita telah melihat Indonesia menjadi tuan rumah IMF
dengan hasil kebijakan-kebijakan merugikan rakyat. Tren ini dipastikan
berlanjut jika pasangan 01 terpilih. Di sisi lain, Capres 02 sama sekali juga
tidak menolak kehadiran lembaga-lembaga kapitalis global itu, meski kerap
beretorika “anti-asing”.

Kedua
capres-cawapres juga dikelilingi oleh para pengusaha dan elite yang
memanfaatkan sistem neoliberal ini untuk berburu konsesi-konsesi dan izin-izin
pertambangan, perkebunan, kehutanan, properti, infrastruktur, dan lain-lain,
dengan menggunakan instrumen politik elektoral.

Akibatnya,
rakyat digempur dengan investasi, sehingga tren perampasan tanah dan ruang
hidup terus meninggi, dengan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan
kriminalisasi atas petani, masyarakat adat, buruh, aktivis, dan rakyat secara
umum. Perusakan lingkungan hidup terus dilakukan oleh korporasi di sektor
pertambangan dan industri. Para petani dicekik dengan liberalisasi pertanian
dan kebijakan impor. Lahan-lahan petani dan warga menjadi korban proyek
infrastruktur (bandara, jalan tol, proyek pembangkit listrik, dan lain-lain).
Di tempat lain, buruh dicekik dengan kebijakan upah murah. PHK juga terjadi
secara massif. Sementara itu, pengusutan atas pelangggaran HAM berat masa lalu
diabaikan, dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi tumpul dan belum
efektif.
Saat ini,
semakin tampak bahwa Pilpres kali ini bukan hajatan rakyat, tapi hajatan
oligarki. Rakyat hanya menjadi penggembira. Tidak ada agenda serius dari kedua
kubu untuk menuntaskan persoalan-persoalan di atas. Kemiskinan dan penderitaan
rakyat hanya menjadi sebagai komoditas politik. Tak cukup di situ, hoax,
politisasi SARA, sampai ujaran kebencian dan persekusi terus direproduksi.
Demi mendulang
suara, berbagai cara dilakukan. Kita melihat bagaimana kedua kubu memainkan
klaim-klaim dan jargon-jargon yang mempertajam polarisasi dan rivalitas di
antara rakyat. Kubu 01 mengklaim Pilpres ini adalah pertarungan antara
“Pancasila versus Khilafah”, atau antara “NKRI versus Negara Islam”. Klaim itu
dibesar-besarkan, karena kenyataannya tidak sesederhana itu. Basis pendukung
kedua kubu nyatanya sama-sama diisi oleh unsur moderat yang mengklaim pro-NKRI
maupun Pancasila dari ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.
Jargon-jargon ini hanyalah retorika untuk mengalihkan rakyat dari persoalan
sehari-hari yang sebenarnya. Hal serupa dilakukan oleh kubu 02 yang mengklaim
Pilpres 2019 adalah pertarungan antara “Komunis versus Islam”, “Anti-Islam
versus Islam”, atau “Asing versus Pribumi”. Label-label semacam ini merupakan
hasutan dan pendangkalan yang membuat ajang Pilpres kali ini makin merosot dan
tidak bermutu secara ideologis.
Selain
klaim-klaim dan jargon-jargon penuh hasutan, kedua kubu juga memainkan politik
identitas dan politik kesalehan simbolik. Salah satu identitas yang paling
diperebutkan oleh kedua kubu adalah identitas “Islam” dan “santri”, identitas
kami sendiri. Calon 01 menampilkan diri dengan citra “Islam moderat” dengan
menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, melakukan berbagai pendekatan
terhadap kalangan santri dengan berbagai kebijakan yang memberi kesan memihak
kepentingan kaum santri (Hari Santri Nasional, RUU Pesantren, bantuan ekonomi
untuk pesantren, dll.), demikian juga Calon 02 melakukan pendekatan terhadap
kalangan santri dengan safarinya ke pondok pesantren dan menampilkan diri
dengan citra “Islam moderat” dan citra-citra keagamaan lainnya.
Namun, kami
menyadari bahwa citra-citra simbolik di media itu tidak berkorelasi apa-apa
dengan perubahan nasib rakyat luas. Sebaliknya, identitas “Islam” dan “santri”
kini tampak menjadi komoditas politik bagi oligarki untuk meredam keresahan
rakyat dan mengalihkan perhatian dari krisis di tengah kehidupan masyarakat.
Kami tidak ingin kaum santri lengah dengan pencitraan dan pendekatan yang
dilakukan kedua calon terhadap kaum santri. Kami juga tidak ingin kaum santri
hanya dimanjakan oleh kebijakan sektoral yang menguntungkan kaum santri di
dalam birokrasi dan panggung simbolik nasional, namun di sisi lain,
meminggirkan kelompok-kelompok Islam lainnya di luar unsur santri, serta
meminggirkan elemen-elemen rakyat yang ditindas. Selama Capres 01 menjabat,
terbukti minoritas agama didiskriminasi tanpa perlindungan (Syi’ah Sampang,
Ahmadiyah, dan lain-lain), politik SARA dengan pasal-pasal “penodaan agama”
dibiarkan, represi dan kriminalisasi terhadap buruh dan aktivis meningkat,
serta kekerasan di Papua Barat terus terjadi. Data KontraS menyebutkan (19
Oktober 2018), selama 4 tahun pemerintahan Capres 01, terjadi 488 pelanggaran
kebebasan beragama. Artinya, tidak ada korelasi yang langsung positif antara
naiknya “Islam moderat” dan “santrinisasi elite politik” hari ini dengan fakta
di lapangan, yang masih memperlihatkan represi, kekerasan, diskriminasi, bahkan
penghancuran lingkungan hidup.
Memperhatikan
hal-hal di atas, sebagai respons atas kebuntuan politik elektoral saat ini,
kami kaum santri yang mengatasnamakan “Suara Santri untuk Politik Alternatif”,
dengan mengacu pada kaidah fikih: درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح
(Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih / mencegah terjadinya
kerusakan-kerusakan lebih diprioritaskan daripada memperoleh kemaslahatan atau
keuntungan),


1] Menyatakan
untuk tidak menggunakan hak pilih dalam perhelatan Pilpres 2019;


2] Menyeru
kepada semua kalangan, khususnya kaum santri, untuk meningkatkan 
kepedulian dan
solidaritas dengan sebagian besar rakyat yang masih terpinggirkan dan ditindas
oleh sistem ekonomi-politik hari ini;


3] Menyatakan
menolak politisasi Islam dan identitas kaum santri untuk kepentingan oligarki;


4] Menyeru
kepada semua kalangan untuk bergabung mewujudkan kekuatan politik alternatif,
yang terdiri dari kekuatan masyarakat sipil yang independen dan non-oligarkis,
untuk mengembalikan khittah kebangsaan kita ke rel demokrasi sejati yang
mengabdi kepada kepentingan rakyat tertindas (al-mustadl’afin fil ardl).
Wabillahittaufiq.
Suara Santri
untuk Politik Alternatif
Surabaya, 15 April 2019
Kami yang
menyatakan sikap:
1] Muhammad
Al-Fayyadl (alumnus Ponpes Ciganjur dan Annuqayah Sumenep)
2] Roy Murtadho (alumnus Ponpes Tebuireng Jombang)
3] In’amul Mushoffa (alumnus Ponpes Raudlatul Muta’allimin Sidoarjo)
4] Defit Ismail (alumnus Ponpes Darul Mubtadi’in)
5] Moh Mizan Asrori (alumnus Ponpes Annuqayah Sumenep)
6] M. Muslich (alumnus Ponpes Tebuireng Jombang)
7] Nuzulia Istiningsih (alumnus Ponpes Al-Urwatul Wutsqo Jombang)
8] Angga Muhammad Farhan (alumnus Ponpes Al-Hasyimiyah Tangerang)
9] Ari Jerfatin (alumnus Ponpes Al-Ikhlas Tual)
10] Zainal Rahman Welliken (alumnus Ponpes Darul Muchlisin Pangkep)
11] Muh Yudha Sakti Bur (alumnus Ponpes Darul Muchlisin Pangkep)
12] Fahri Fajar (alumnus Ponpes Darul Muchlisin Pangkep)
13] Sukrianto Kianto (alumnus Ponpes Darul Muchlisin Pangkep)
14] Rendi Jerfatin (alumnus Ponpes Darul Muchlisin Pangkep)
15] Ihsan Abdul Azis (alumnus Ponpes Al-Muzahwirah)
16] Umar Faruq Sumandar (alumnus Ponpes Sumber Mas Ganding)
17] Ilham Fathur Ilmi (alumnus YAPI Beji)
18] Alif Raung Firdaus (alumnus Ponpes Nurul Jadid Probolinggo)
19] Agus Sholeh (alumnus Ponpes Mambaul Hikam Probolinggo)
20] Rizal Abdillah (alumnus Ponpes Darul Falah Bondowoso)
21] Adil Satria Putra (alumnus Ponpes Annur Kalibaru Banyuwangi)
22] Muh Fajar (alumnus Ponpes Nurul Qarnain Sukowono Jember)
23] Salman Adamim (alumnus Ponpes Nurul Jadid Probolinggo)
24] M Husnul Huda (alumnus Ponpes Annuqayah Sumenep)
25] Mufti Muaddib (alumnus Ponpes Al-Makrufiyyah Semarang)
26] Siti Mariam Ulfah (alumnus Ponpes Baitul Hikmah Tasikmalaya)
27] Najib (alumnus PM Darul Hijrah Putra Martapura)
28] Hayyik Ali Muntaha Mansur (alumnus Ponpes Tebuireng Jombang)
29] M Fahrudin Adriyansyah (alumnus Ponpes Mambaul Futuh Jenu Tuban)
30] Fahrur Rozi (alumnus Ponpes Annuqayah Sumenep)
31] Syaiful Anam (alumnus Ponpes Nurul Hidayah Pamekasan)
32] Andi Muh. Galib (alumnus Ponpes Ma’had Hadits Al-Junaidiyah Bone)
33] Marsyudi Na’imulloh (alumnus Ponpes Terpadu Ushuluddin Lampung Selatan)
34] M Rahmat Hidayatullah (alumnus Ponpes Darul Falah Kediri)
35] Muzaqi Rohman (alumnus Ponpes Darut Taqwa Pasuruan)
36] Syawaludin (santri Ponpes Darut Taqwa Pasuruan)
37] Nurcholis (alumnus Ponpes Darut Taqwa Pasuruan)
38] Erwin (alumnus Madrasah Lampa Polewali Mandar)
39] Faisal Basri (alumnus Madrasah Lampa Polewali Mandar)
40] Asy’ari (alumnus Madrasah Lampa Polewali Mandar)
41] Habibi (alumnus Madrasah DDI Nurul Aziz Barobbo)
42] Harsa Wardana (alumnus Ponpes Al-Mawaddah Warahmah Kolaka)
43] Mocammad Anjas (alumnus Ponpes Buntet Cirebon)
44] Tanwirul Hija (alumnus Ponpes Bangil)
45] A. Syatori (alumnus Ponpes Ciganjur)

Related Posts