Boleh Kok Pilih PSI atau PKS, Karena Keduanya Punya Beberapa Ide Segar

portalislam


Penulis: Haryo Setyo Wibowo

#Catatan Mat Dogol (220)

Atorcator.Com – Hanya ada 2 partai yang hingga kini idenya mampir ke memori saya,
PKS dan PSI. Mampir artinya menarik dan saya bisa bersepakat dengan beberapa
catatan. Mungkin karena lebih konsentrasi ke pilpres, partai lainnya hampir
tidak ada yang memberikan gagasan yang segar, baru, dan menarik untuk
dicermati.
Malangnya, kita tidak pernah
benar-benar memikirkan ide individu atau kelompok sebelum terang benar semangat
apa yang melandasinya. Sinisme dan nyinyirisme yang kita kedepankan.
Perda syariah, misalnya. Apa yang
sebenarnya ditolak PSI? semua itemnya atau hukum yang melandasinya? Hal yang
harus kita pahami, bagaimanapun juga agama memang rawan jika dibawa ke dalam
pertarungan politik saat menentukan atau merumuskan peraturan.
Ambil contoh saat mengatur perda tentang
pelacuran. Apa yang sebenarnya kita sasar, lingkungan yang bersih dari penyakit
masyarakat, perdagangan manusia, ataukah bahwa hal tersebut merupakan sebuah
dosa?
Efektifitasnya atau penamannya
sebagai “perda syariah” yang lebih penting? Perda tentu lain dengan
produk perbankan berlabel syariah, misalnya, kita bisa bersepakat karena
segmented.
Jauh sebelum PSI mengusulkan, para
sarjana kita, Syafii Maarif salah satunya, pernah mengatakan bahwa kita tidak
memerlukan perda syariah. Dalam pandangannya toh sudah ada KUHP, tinggal
pelaksanaanya saja perlu diperiksa, sudah sesuai atau belum?
Logikanya begini, agama apa pun
tentu tidak setuju atau mendukung praktik (pelacuran) tersebut. Ini bukan soal
kalah menang satu agama secara kelembagaan. Tapi penyebutan perda yang obyeknya
beragam latar belakang keyakinan sebagai perda syariah, kelak akan menyuburkan
politisasi agama.
Berikutnya usulan PKS soal
penghapusan pajak kendaraan roda dua (<150cc). Selain masuk juga brilian.
Hehehe… begini, kita itu kadang naif tapi tanpa sadar. Kita sering otomatis
menganggap itu cara licik, hanya karena PKS yang usul.
Coba bayangkan kalau kebijakan itu
diambil pemerintah. Apakah kita akan menolak atau justru menerimanya dengan
gembira seperti saat pemerintah mengumumkan jumlah pendapatan tidak kena pajak?
Motor dengan cc kecil (150cc<)
saat ini tak ada beda dengan sepeda di masa lalu. Karena sudah bukan barang
mewah lagi. Kebijakan tersebut sebenarnya dapat menjadi insentif.
Di satu sisi mendukung aktivitas si
pemakai, di sisi lain meringankan beban pemerintah yang harus bertanggung jawab
dalam menyediakan transportasi publik. Lagi pula, bebas pajak motor tidak
kemudian membuat pemerintah kehilangan pendapatan dari motor kok.
Bayangkan saja saat membeli sudah
terkena pajak pembelian kendaraan, saat ganti onderdil sparepartnya berpajak,
isi bensin tiap hari pun kena pungutan bbm (entah besarannya berapa), dan
service kendaraan pun kena pajak.
Ada hal yang lebih prinsip
sebenarnya. Pajak itu kan soal mekanisme saja. Mau bayar sekarang apa nanti.
Secara administrasi, bisa saja dibayarkan di awal untuk 5 tahun pertama.
Keuntungannya, mengeliminir tidak atau telat bayar pajak.
Setelah 5 tahun? Pajak tambahan yang
lebih mahal karena memelihara motor yang emisinya lebih mencemari dibandingkan
motor baru. Lagi pula kendaraan bermotor sudah memasuki masa jenuh. Banyak
orang merasa tidak perlu membeli karena ada ojol dan mulai membaiknya
transportasi publik.
Dari sisi pemerintah seharusnya ada
langkah maju saat membicarakan kebijakan tersebut. Sebisa mungkin mulai
memasukkan jalan dan lingkungan sebagai dasar pengenaan pajak. Boleh saja kita
setuju dengan penghapusan pajak motor. Tapi ingat, bagaimana pun kecilnya
kendaraan, tetap membebani jalan dan lingkungan.
Idealnya, pajak kendaraan harus
digunakan sepenuhnya untuk membiayai jalan. Toh dasar pengenaan pajak untuk
kendaraan kelas tertentu juga menggunakan tonase, karena “daya merusaknya”
lain.
Perlu disebut kemudian prinsip
“pencemar harus bayar”.
Intinya, pajak motor bisa saja
bebas, tapi tetap harus dikenakan pajak penggunaan jalan dan pencemaran
lingkungan. Risikonya memang akan lebih mahal. Filosofinya, pajak yang dibayarkan
hasilnya harus untuk mengongkosi perbaikan jalan dan perbaikan lingkungan.
Prakteknya kan tidak seperti itu.
Dimana kantong uang pemerintah itu sakunya banyak cuma ada di satu baju. Untuk
beragam pengeluaran tetap akan “salah ambil”
๐Ÿ˜œ
Mat Dogol


Jurkam Ndomie Untuk Semua

(Sumber Status Facebook Haryo Setyo Wibowo)

Related Posts