Ummat Islam dan Dhuafa Politik

Penulis: Nurbani Yusuf
Selasa 30 Juli 2013



Atorcator.Com – Para ulama dianggap tak punya kemampuan mengatur urusan negara Muwakalah Hasanah wa Musyarabah Jamilah--gagasan ekstrim Mu’awiyah. Sejak saat itu para ulama diberi tugas ngurusi wudhu dan shalat agar politik tak gaduh karena perbedaan manhaj dan mazhab.


Bagi sebagian umat Islam yang tergabung dalam ijtima ulama (yaitu para ulama yang berasal dari FPI, HTI dan PKS) Pilpres 2019 adalah kekalahan telak ‘umat Islam?’–dalam urusan politik terutama dalam perebutan kekuasaan orang nomor 1 di Indonesia. 


Bukan hanya jagoannya yang kalah bahkan HTI salah satu unsur pendukung juga terlebih dulu dibubarkan pun dengan FPI sebentar lagi—ironisnya dukungan pembubaran kedua ormas itu justru berasal dari sesama kelompok Islam sendiri yang merasa tak nyaman oleh kehadiran dua ormas yang dianggap keras dan gampang marah itu. 


Ben Anderson–tentang pasang surut hubungan Islam dan negara, menyatakan bahwa masih banyak yang tak sepakat dengan definisi politik umat Islam. Lantas politik umat Islam kehilangan makna generiknya tak lagi universal milik semua tapi menyusut menjadi kelompok umat Islam tertentu dengan manhaj yang juga sangat kecil. 


Selanjutnya Ben Anderson juga kurang sarujuk bila partai-partai semacam Masyumi, NU, PARMUSI menjadi satu-satunya yang berhak secara biologis mewakili umat Islam menafikkan Soekarno yang mendirikan PNI–sayangnya Soekarno anak emas Hadji Oemar Said Tjokro Aminoto dan santri nginthil Kyai Dahlan inipun dianggap bukan mewakili politisi Islam– disitulah letak kekacauan berpikirnya. Meski pada kenyataannya ide Politik Soekarno lebih Islami sebagai representasi rahmatan lil alamien–adalah politik kompromi dan hasil konsensus bukan politik identitas dan primordialisme para ‘politisi Islam’ yang hanya sibuk dengan urusan kepentingan kelompoknya. Percayalah politik macam begini tak bakalan laku dan rawan pecah belah. 


Sayangnya Ijtima ulama di mana ada FPI dan bubaran HTI di dalamnya hanya memperjuangkan kelompok kecil umat Islam–bukan bagian dari kompromi dari berbagai kepentingan dan keragaman umat Islam–maka tak heran jika FPI dan HTI dibubarkan karena dianggap tak sejalan. Dalam situasi begini sebagus apapun narasi FPI dan HTI tentang Pancasila dan janji setianya pada NKRI akan dianggap drama kelas teri. 


NKRI yang ditawarkan Mr Moh Natsir adalah kesadaran bahwa Indonesia dibangun berdasar konsensus–bukan hanya perbedaan fisik berupa pulau, ras, agama atau bahasa tapi juga ide, gagasan dan ideologi. Indonesia adalah hasil federasi pemikiran dan ide–yang kemudian Muhammadiyah menawarkan konsep Daarul Ahdy wa Syahadah–negeri konsensus atau kesepakatan. Para foundhing negara membangun negeri ‘boeat semoea’ bukan untuk sekumpulan kecil-kecil yang fanatik. 


Pidato dan sikap Mu’awiyah di hadapan ratusan ulama Madinah di awal pelantikan barangkali dapat dijadikan dalil politik bahwa ‘politik ulama’ sudah kalah–Peran ‘politik ulama’ sudah dipangkas habis oleh Mu’awiyah sambil menawarkan sistem: Muwakalah Hasanah wa Musyarabah Jamilah. Sistem ini sekaligus menghapus prasyarat kepemimpinan umat harus didasarkan kepada legitimasi โ€œberpedoman pada al-Quran, sunnah Nabi, Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab.โ€ Syarat ini sudah lama ditiadakan sejak Mu’awiyah memegang kekuasaan khalifah. Umat Islam sudah menerima dan bersepakat selama ratusan tahun silam …


wallahu taala a’lam 


@nurbaniyusuf
Komunitas Padhang Makhsyar

Related Posts