Sabtu 16 Nopember 2019
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjabat komisaris utama PT Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar malah mempertanyakan kapasitas Ahok dalam menakhodai instansi BUMN.
"Saya enggak tahu ya soal Ahok punya kapasitas mimpin BUMN atau enggak, bisa jadi memang dia punya, bisa jadi memang enggak, saya enggak tahu," kata Haris Azhar di Jakarta Pusat, Sabtu, 16 November 2019.
Menurut Haris, siapa yang memilih Ahok, baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri BUMN, Erick Thohir, harus mempertimbangkan lebih matang dalam penunjukan Ahok tersebut.
"Menurut saya harus dipikirkan lebih komprehensif, kebutuhan BUMN apa. Ada atau tidakkah orang selain Ahok yang bisa? Kenapa saya tanya itu, karena secara rasional dan logis," katanya.
"Seperti saya bilang tadi yang mau dipimpin lembaga apa, BUMN apa, kebutuhannya apa sih, apa yang mau dicari dari Ahok itu, apakah itu yang memang problem yang mau dijawab dalam BUMN tersebut," tuturnya.
Kendati begitu, ia bersikap tidak setuju jika ada masyarakat yang menolak posisi Ahok di BUMN karena masalah identitas tersebut.
"Harus dipikirkan soal sejumlah hal, memang dulu dialamatkan kepada Ahok bahwa ada tuduhan-tuduhan penolakan berbasis identitas, saya nggak setuju terhadap Ahok, kita nggak boleh melarang orang karena berbasis identitas," ujarnya. [Source : VIVA]
 |
| antara |
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan menjabat komisaris utama PT Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar malah mempertanyakan kapasitas Ahok dalam menakhodai instansi BUMN.
"Saya enggak tahu ya soal Ahok punya kapasitas mimpin BUMN atau enggak, bisa jadi memang dia punya, bisa jadi memang enggak, saya enggak tahu," kata Haris Azhar di Jakarta Pusat, Sabtu, 16 November 2019.
Menurut Haris, siapa yang memilih Ahok, baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri BUMN, Erick Thohir, harus mempertimbangkan lebih matang dalam penunjukan Ahok tersebut.
"Menurut saya harus dipikirkan lebih komprehensif, kebutuhan BUMN apa. Ada atau tidakkah orang selain Ahok yang bisa? Kenapa saya tanya itu, karena secara rasional dan logis," katanya.
"Seperti saya bilang tadi yang mau dipimpin lembaga apa, BUMN apa, kebutuhannya apa sih, apa yang mau dicari dari Ahok itu, apakah itu yang memang problem yang mau dijawab dalam BUMN tersebut," tuturnya.
Kendati begitu, ia bersikap tidak setuju jika ada masyarakat yang menolak posisi Ahok di BUMN karena masalah identitas tersebut.
"Harus dipikirkan soal sejumlah hal, memang dulu dialamatkan kepada Ahok bahwa ada tuduhan-tuduhan penolakan berbasis identitas, saya nggak setuju terhadap Ahok, kita nggak boleh melarang orang karena berbasis identitas," ujarnya. [Source : VIVA]
