Menag Fachrul: Ada Pejabat yang Sama Sekali Tak Hormat Lagu Indonesia Raya

berita Oktober 31, 2019

Menag Fachrul: Ada Pejabat yang Sama Sekali Tak Hormat Lagu Indonesia Raya

Atorcator      

Kamis 31 Oktober 2019

Menteri Agama Fachrul Razi menganggap semua kementerian di kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo memiliki peran yang sama untuk memerangi masalah radikalisme.

Hal itu disampaikan Fachrul Razi saat berpidato dalam rapat konsolidasi yang membahas Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta sasaran dan target bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Ada yang ingin saya sampaikan kesamaan sikap kita. Bapak presiden mengatakan bahwa masalah radikalisme adalah realitas untuk kita semua kementerian yang ada di Indonesia," ujar Fachrul.

Dengan nada yang tinggi, Fachrul pun mengaku sempat memergoki pegawai BUMN yang tak mau memberi hormat saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan saat upacara.

"Saya mulai dari lagu Indonesia Raya, saya contohkan saya waktu itu datang di suatu BUMN. Pada saat upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya, ada seorang pejabat sama sekali tidak menunjukkan hormatnya pada lagu Indonesia Raya," kata Fachrul.

Fachrul pun kemudian menanyakan pejabat tersebut alasan tidak bernyanyi saat lagu Indonesia Raya.

"Jangankan nyanyi, nyanyi pun tidak begitu selesai gitu, saya tanya saya sebut namanya Alfan. Alfan kamu sakit, siap tidak pak. Kamu sakit, kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya, karena kamu pegawai negeri. Yang bayar kamu adalah negara. Kalau kamu tidak hormat keluar kamu," tegas Fachrul.

Karena itu, Fachrul menegaskan pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN harus memiliki sikap yang sama, yakni memiliki rasa nasionalisme.

Namun jika ada PNS yang tidak menghormati lagu Indonesia Raya, ia mengingatkan untuk keluar dari instansi pemerintah. Sebab, kata dia, negara yang memberikan gaji kepada para PNS.

"Jadi sikap kita harus sama. Jangan nanti, misalkan saya marahin di tempat lain deg-degan dan ketawa-tawa. Enggak, jangan. Kalau anda tidak bisa menghormati Indonesia percuma negara membayar anda. Keluar!," tandasnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati. [Source : Suara]

Read More

Kenapa Syi'ah Perlu Dibela?

Esai Oktober 31, 2019

Kenapa Syi'ah Perlu Dibela?

Atorcator      

Penulis: Adi Abdulrohman
Kamis 31 Oktober 2019

yip

Atorcator.Com - Kenapa syi'ah perlu dibela? Karena, minimal para ulama yang berkumpul di Amman—dalam Risalah Amman 9 November 2004—menyatakan bahwa Syi’ah adalah satu diantara madzhab Islam. Oleh karena itu, berdasarkan ijma’ ulama itu, kami pun mengatakan bahwa Syi’ah juga bagian dari Islam. Titik.

Tapi, kami heran, kenapa sampai sekarang isu Syi'ah sesat, bahkan kufur, masih saja diimani. Apa tidak pernah membaca bahwa dalam kutub sittah hadis-hadis riwayat ulama Syi'ah banyak diriwayatkan? Bacalah di sana ada puluhan ulama Syiah yang jalur periwayatannya dipakai dalam kitab-kitab kita, Ahlussunnah.

Ada nama Ubaidullah bin Musa Al-‘Absi, yang hadis-hadisnya diriwayatkan lagi Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Shahih al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah. Para ulama mengatakannya sebagai Rafidhi Shaduq (Syi'ah dan dapat Dipercaya). ‘Abbad bin Ya’qub al-Rawajini, hadisnya diriwayatkan lagi dalam Shahih Bukhari, Shahih al-Tirmidzi, dan Sunan Ibn Majah. Juga dikatakan sebagai Rafidhi Shaduq. Dan seterusnya.

Pertanyaannya, jika Syi'ah harus diusir dari masjid—seperti ucapan yang terhormat Ustadz Abdul Somad, kenapa Ijma’ Ulama seluruh dunia dalam Risalah Amman 2004 (yang belum pernah baca silakan googling), Syiah dinyatakan sebagai madzhab dalam Islam? Kenapa juga Ibnu Khalikan dalam Wafayat al-A’yan yang menyatakan bahwa Syarif Radhi (seorang penulis kitab Nahju al-Balaghah) adalah seorang muslim yang mengislamkan Abul Hasan Mihyar bin Marzawaih (seorang penulis Majusi dari Persia)? Kenapa juga al-Dzahabi dalam kitab al-Ibar fi Khabar Man Ghabar, juga menceritakan kejadian seperti yang diceritakan dalam Wafayatul A-yan tersebut?

Antum lihat sendiri, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasai, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Khalikan, al-Dzahabi, para muhaddis seperti Ibnu Hajar, Ibn Main, Ibn Adi, bahkan Imam Syafi'i, dll, juga para ulama dalam Risalah Amman (dimana di sana juga hadir Syakh Ali Jumuah, gurunya Ustadz Abdul Somad), semua menyatakan Syi'ah adalah muslim yang hadis-hadis riwayatnya bisa dipakai. Argumentasi apa pun yang mengkafirkan atau menyesatkan mereka seharusnya konsisten untuk tidak memakai hadis-hadis dan kitab dari para ulama yang menganggap Syi'ah itu muslim yang shaduq.

Apalagi jika kami berikan satu lagi informasi, tapi Anda-anda masih saja mengafir-sesatkan Syi'ah, kami bertambah heran lagi.

Ini kami berikan sebuah informasi yang disepakati oleh para ulama sejarah (al-mu’arrikh) bahwa  al-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala' mencatat bahwa penyusun Ilmu Nahwu dan harakat serta titik dalam bahasa Arab dan al-Quran, yaitu Abul Aswad al-Duali, adalah seorang Syi'ah yang menonjol. Abul Aswad ikut perang Jamal berada di pihak Imam Ali. Begini bunyi naskahnya:

قاتل أبو الأسود يوم الجمل مع علي بن أبي طالب وكان من وجوه الشيعة ومن أكملهم عقلا ورأيا وقد أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن.

Artinya: Abul Aswad ikut berperang pada hari perang Jamal bersama Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad termasuk pembesar Syiah yang paling sempurna akal dan pemikirannya. Ali bin Abi Thalib telah memerintahkannya menulis ilmu nahwu setelah mendengar kesalahan dalam perkataan bahasa Arab dari kebanyakan orang.

Tidak hanya dalam Siyar A’lam al-Nubala’, juga dalam Mausu’ah Tarikh Aqbath Mishr dan al-Durar al-Siniyyah dijelaskan bahwa Abul Aswad adalah Syiah yang berpandangan bahwa kekhilafahan adalah haknya Ali bin Abi Thalib, yang berarti bahwa Abul Aswad adalah seorang Rafidhi.

Setelah mengetahui informasi ini, masihkah Anda memandang bahwa Syi'ah itu sesat? Abul Aswad juga yang telah meletakkan tanda baca (titik untuk huruf Arab). Tanpa tanda-tanda ini, dipastikan akan sangat sulit membaca Al-Quran. Dengan diletakkannya tanda baca ini, Anda semua dapat membaca Al-Quran dengan mudah. Dengan demikian, maka Anda semua telah berhutang ilmu kepada orang Syi'ah ini.

Sekarang, siapa yang Anda mau percayai, para ulama yang berkumpul di Risalah Amman, para Ulama Hadis, Imam Syafi'i, atau Al-Mukarrom Ustadz Abdul Somad seorang diri bisa mengalahkan semua ulama itu?

Read More

Tak Cukup Hanya Baik dan Benar

Resensi sosial Oktober 31, 2019

Tak Cukup Hanya Baik dan Benar

Atorcator      

Kamis 31 Oktober 2019

Ilustrasi foto : Mojokstore

Judul : Berbahasa Indonesia dengan Logis  dan Gembira

Penulis          : Iqbal Aji Daryono

Penerbit : Diva Press

Cetakan : September 2019

Tebal : 296 halaman

ISBN : 978-602-391-766-2

Peresensi : Moh. Mizan Asrori


Atorcator.Com - Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya menggunakan bahasa sebatas untuk mengekspresikan rasa maupun ungkapan pikiran saja, tapi sudah menjadi sarana komunikasi dan bersosial dengan manusia lain. Bahasa berperan penting dalam keberlangsungan hidup sehari-hari, saat membeli kebutuhan dapur maupun sebatas meminta tolong ambilkan sesuatu kepada teman. Konflik sering terjadi akibat kesalahan dalam memahami suatu bahasa. Maka ketelitian dalam menempatkan susunan kata sangat berperan penting.

Ada adagium yang menyatakan “Siapa yang memahami bahasa suatu kelompok, ia akan selamat dari tipu daya mereka.” Begitulah urgensi bahasa bagi manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Beruntung kita sebagai warga negara Indonesia, memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang disepakati menjadi bahasa pengantar. Bahasa Indonesia mampu menembus batas dan sekat suku maupun daerah.

28 Oktober merupakan hari penting dalam sejarah persatuan negeri ini dan diperingati secara semarak setiap tahunnya. Hari itu adalah Hari Sumpah Pemuda yang menjadikan bahasa sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Peringatan yang digelar beragam, ada lomba menulis sampai lompa berpidato. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai kalangan untuk menyuarakan kembali pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Sebulan sebelum bulan bahasa tahun ini, tepatnya pada bulan September 2019, Iqbal Aji Daryono menerbitkan buku yang berjudul Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira. Buku yang melihat bahasa dari sisi lain. Penulis lulusan Sastra Jepang Universitas Gadjah Mada ini mengamati cara dan perilaku orang-orang dalam berbahasa. Baik ekspresi berbahasa secara lisan, maupun tulisan.

Buku ini berisi kumpulan renungan dan candaan Iqbal yang tetap tak kehilangan substansi dalam mengupas sudut-sudut yang jarang terjamah. Seperti kebiasaan pembawa acara yang sudah sangat nyaman dengan pengucapan “waktu dan tempat kami persilakan”. Apakah si waktu dan si tempat berkenan dipersilakan? begitu judul artikelnya (hal. 26). Penulis mengungkapkan kegelisahannya yang mendalam pada kondisi semakin pudarnya tradisi berbahasa yang logis. Baginya berbahasa tak cukup hanya baik dan benar. Apalagi untuk kategori “benar” ia kurang sepakat, karena baginya bahasa tidak ada yang salah, selama ia berterima, logis, dan efektif sebagai alat komunikasi di masyarakat.

Fakta di lapangan, terjadi beberapa kali gesekan dalam masyarakat kita yang terlalu meributkan kebakuan dalam berbahasa. Banyak yang melupakan aspek “logis” dalam berbahasa. Keberadaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pun tak luput dari komentar Iqbal, baginya KBBI tidak lantas menjadi hakim yang memutuskan benar dan salah. Ia hadir sebagai kebutuhan akan standardisasi kata-kata baku yang dipakai dalam surat menyurat dan lain sebagainya. Titik tekan buku ini lebih kepada bagaimana kita berbahasa dengan logis, sesuai tuntutan nalar, dan tentu saja bergembira.

Membaca buku ini seakan sedang membaca buku panduan menyunting tulisan yang dikemas dengan sangat lugas dan santai. Kalimat “hehehe” “hahaha” menjadikan buku ini jauh dari kesan kaku. Terlebih lagi, di setiap akhir tulisan, penulis memungkasinya dengan humor. Selain itu, dari buku ini kita belajar kepekaan dan kepedulian kepada lingkungan sekitar, terutama dalam hal ungkapan bahasa. Ternyata ide-ide untuk menulis cukup banyak berserakan di berbagai lokasi. Tergantung kesediaan setiap orang untuk menjadikannya sebagai sebuah tulisan yang utuh dan renyah dibaca.

Betapa pun sangat menariknya buku ini dibaca oleh kalangan pemerhati bahasa, ia tetap tidak mampu memberikan kepuasan paripurna. Hal ini terjadi karena setiap pembahasan satu tema hanya terangkum dalam 2 sampai 3 halaman, tentu sangat singkat. Barangkali penulis hendak mengatakan bahwa esai itu tak akan pernah usai. Ia harus dikembangkan lebih luas lagi, didiskusikan dalam forum yang lebih besar, dan dicarikan bersama solusinya. Meski di setiap tulisan yang mengkritik sebuah pengucapan atau penulisan kata sudah tercantum pilihan kata lain yang lebih logis, Iqbal tetap membuka ruang diskusi bagi pembacanya.

Mengoleksi dan membaca buku bersampul kuning ini di bulan bahasa adalah sebuah alternatif pilihan, selain ikut serta dalam berbagai kontes menulis. Pemakaian diksi dalam buku yang disunting sendiri oleh penulisnya ini juga menjadi daya pikat, sangat dekat dengan kalangan milenial. Ia menawarkan banyak sekali solusi pada sebuah permasalahan kebahasaan. Semakin lengkap rasanya jika pembaca juga sadar ada keanehan pada judul buku yang tertulis di sampul, sebagai penguat substansi buku. Selamat membaca.

*Tulisan resensi ini juga dimuat di Radar Madura versi cetak

Moh. Mizan Asrori Pemimpin Redaksi LPM Solidaritas UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2017. Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah daerah Lubangsa. Asal Rajun Pasongsongan Sumenep.

Read More

Menag Fachrul Razi Mendorong Khatib Masjid Menyisipkan Doa Bahasa Indonesia

berita Oktober 31, 2019

Menag Fachrul Razi Mendorong Khatib Masjid Menyisipkan Doa Bahasa Indonesia

Atorcator      

Kamis 30 Oktober 2019

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mendorong khatib dan imam masjid menyisipkan doa dalam bahasa Indonesia saat memberikan ceramah. Penyampaian doa dalam bahasa Indonesia diharapkan dapat membuat jemaah lebih mengerti.

Dilansir dari situs Kemenag, Kamis (31/10/2019), Fachrul Razi mengatakan seorang imam masjid diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia, selain bahasa Arab. Karena tidak semua masyarakat atau jemaah memahami bahasa Arab. Jika disisipi bahasa Indonesia, doa lebih dapat dimengerti jemaah.

"Dalam berdoa gunakan juga bahasa Indonesia agar umat dan masyarakat mengerti, karena tidak semua umat, warga bangsa ini mengerti bahasa Arab," kata Fachrul Razi usai membuka Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid, di Hotel Best Western, Jakarta Pusat.

Fachrul mengatakan para imam masjid juga harus memiliki wawasan bahwa masjid bisa menjadi tempat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemenag pun menggandeng sejumlah ormas untuk menggelar pelatihan bagi imam masjid.

"Dalam waktu dekat, kita akan membuat pelatihan-pelatihan para imam masjid, yang bekerja sama dengan ormas-ormas, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lainnya," ujar Fachrul. (Source : detik)

Read More

Ketum PBNU Said Aqil: Kita Wajib Hormati Habib Rizieq

berita Oktober 31, 2019

Ketum PBNU Said Aqil: Kita Wajib Hormati Habib Rizieq

Atorcator      

Kamis 31 Oktober 2019

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar istigasah atau doa bersama meminta keselamatan untuk bangsa, Rabu (30/10) malam. Lebih dari 100 orang berkumpul di halaman PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Secara khusus doa tersebut ditujukan untuk Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Setelah serangkaian doa, Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirdj menyampaikan sambutan.

Said mengawali nasihat dengan ajakan untuk berkasih sayang ke sesama, termasuk Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Kita harus hormat pada Habaib. Allah mengatakan ke Nabi Muhammad: Muhammad, saya tidak mau imbalan, satu yang saya minta adalah cintailah keturunanmu," kata Said menerjemahkan salah satu ayat dalam Al Quran Surat Asy-Syura, Rabu (30/10).

"Maka kita wajib menghormati ahlul bait Habaib, semua Habaib enggak pandang bulu. Kita harus hormat. Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Syeh. Siapa lagi? Habib Rizieq," ia melanjutkan.

Said pun menerangkan sikap itu dilandaskan pada ajaran dalam Al-Quran dan kesamaan ukhuwah Islam.

Selain Said Aqil, tampak hadir pula Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Musthofa Aqil Siradj, Ketua Lembaga Dakwah PBNU Agus Salim, dan Sekjend PBNU Hilmy.

Sebelumnya Wasekjend PBNU Isfah sebelumnya membuat pernyataan yang menyatakan berdasarkan semangat persaudaraan dirinya memandang Rizieq berhak kembali ke Indonesia.

"Dari sisi ukhuwah islamiyah, persaudaraan keislaman, maka kami berpendapat bahwa saudara kami al Habib Muhammad Rizieq bin Shihab berhak untuk pulang dan kembali ke Indonesia, itu yang perlu saya sampaikan," katanya.

Pernyataan itu direkam dalam sebuah video yang beredar viral di YouTube. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan pernyataan Isfah tidak mewakili lembaga. Melainkan hanya pandangan pribadinya saja.

Rizieq sampai hari ini masih berada di luar negeri. Pada 27 Maret 2017 dia terbang ke Makkah, Arab Saudi, menjalani ibadah umrah. Sejak saat itu Rizieq tak pernah lagi kembali ke Indonesia. [Source : CNN]

Read More

Menag Fachrul Razi Akan Larang Cadar di Instansi Pemerintah

berita Oktober 30, 2019

Menag Fachrul Razi Akan Larang Cadar di Instansi Pemerintah

Atorcator      

Rabu 30 oktober 2019

rakyat merdeka

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).

Fachrul menyampaikan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama. Namun ia menegaskan tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar.
Lihat juga: Keluar RS Sementara, Wiranto Perpisahan dengan PNS Polhukam

Fachrul kembali menegaskan langkah ini dipertimbangkan Kemenag karena semakin banyak pengguna niqab yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan. Menurutnya, banyak pengguna niqab yang menilai orang yang tak bercadar tingkat ketakwaannya lemah.

"Kita ingin memberikan kejelasan itu bulan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang," tuturnya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyebut penggunaan niqab hanya budaya beberapa suku di Arab Saudi yang sudah mulai ditinggalkan. Malah saat ini, klaimnya, pengguna niqab lebih banyak di Indonesia.

Fachrul bahkan secara ekstrem menegaskan tak ada aturan jelas tentang kewajiban memakai cadar alias niqab.

"Bahwa niqab itu tidak ada ayatnya yang menganjurkan memakai niqab, tapi juga tidak ada yang melarang, tapi kita ingin menggarisbawahi bahwa pemakain niqab itu tidak ada kaitannya dengan kualitas keimanan atau ibadah seseorang," tutur dia.

Fachrul berpesan agar para imam yang datang pada kesempatan itu untuk berkenan menjelaskan ke para jemaah terkait langkah pemerintah tersebut. (dhf). Source : CNN]

Read More

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Terawan Dipanggil ke DPR

berita Oktober 30, 2019

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Terawan Dipanggil ke DPR

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

antara

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh menegaskan pihaknya segera memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan beberapa pihak terkait untuk meminta keterangan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.

"Tentu [akan dipanggil]. Kita kan baru pembentukan sekarang, kita berharap, Menkesnya juga masih baru, jadi dalam waktu mungkin minggu depan kita sudah mulai bisa menjadwalkan untuk melihat satu persatu mitra kita," kata Nihayatul di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Lebih lanjut, Nihayatul mengkritik kebijakan pemerintah yang resmi menaikkan iuran program BPJS Kesehatan tersebut. Ia meyakini bahwa masyarakat pasti keberatan dengan kebijakan tersebut yang berimplikasi bisa menimbulkan kegaduhan.

Terlebih lagi, Nihayatul mengatakan dirinya kerap menerima keluhan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses fasilitas, pelayanan kesehatan hingga membeli obat dengan pelayanan BPJS Kesehatan.

"Yang utama saya pikir adalah BPJS Kesehatan karena ini pasti masyarakat di bawah gaduh sekali dengan kenaikan ini," kata dia.

Lihat juga: Petani soal Iuran BPJS Naik: Sudah Jatuh Ketiban Tangga Pula

Selain itu, Nihayatul menceritakan bahwa Komisi IX DPR periode 2014-2019 sudah memutuskan tidak sepakat dengan rencana menaikkan iuran BPJS dua kali lipat.

Politikus PKB itu berjanji akan menelusuri bagaimana skema yang sudah disusun di internal BPJS Kesehatan sehingga memutuskan untuk menaikkan iuran dua kali lipat.

Tak hanya itu, ia juga akan melihat apakah ada perubahan perbaikan pelayanan di tiap rumah sakit atau Puskesmas usai dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Kita tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Dalam aturan itu, peserta kelas III mandiri yang biasanya membayar Rp25.500, kini harus merogoh kocek lebih dalam membayar Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Selain peserta mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Namun, kenaikan peserta PBI ini ditanggung oleh negara. [Source : CNN]

Read More

Ini Besar Gaji Menteri Pertahanan RI yang Ditolak Diambil Prabowo

berita Oktober 30, 2019

Ini Besar Gaji Menteri Pertahanan RI yang Ditolak Diambil Prabowo

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

Prabowo Subianto menolak mengambil gaji sebagai Menteri Pertahanan RI. Padahal seharusnya ia bisa mendapatkan lebih dari Rp 18 juta per bulan.

Dia berhak memperoleh gaji pokok dan tunjangan selama menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Gaji pokok menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2000 yaitu sebesar Rp 5.040.000.

Sementara tunjangan menteri diatur dalam Pasal I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001.

Berdasarkan Kepres ini, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Lembaga Negara, Menteri Negara, Jaksa Agung sampai Panglima TNI berhak mendapatkan tunjangan jabatan Pejabat Negara setiap bulannya.

Disebutkan dalam peraturan itu, menteri berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 13.608.000.

Nominal ini sama dengan yang diberikan kepada Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang kedudukannya setingkat.

Artinya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan seharusnya memperoleh Rp 18.648.000 setiap bulan.

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak mengambil gajinya sebagai Menhan.

"Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak @prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai Menteri di @Kemhan_RI adalah Benar," cuit Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

Namun Dahnil tidak menyebut apakah Prabowo akan mengambil fasilitas serta dana operasional lain yang didapatnya sebagai menteri.

Setiap bulannya, menteri berhak mendapatkan dana operasional. Tentang dana operasional ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri atau Pimpinan Lembaga.

Dana taktis untuk para menteri besarannya antara Rp 100 sampai Rp 150 juta.

Di samping itu, para menteri juga masih mendapat fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, juga jaminan kesehatan. [Source : Suara]

Read More

Pemerintah Waspadai Sel-sel Al-Baghdadi yang Menyusup ke RI

berita Oktober 30, 2019

Pemerintah Waspadai Sel-sel Al-Baghdadi yang Menyusup ke RI

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

detik

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tetap waspada meski pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dilaporkan tewas. Moeldoko menyebut masih ada kemungkinan sel-sel Al-Baghdadi yang menyusup.

"Meski Al-Baghdadi meninggal, perjuangan ISIS secara global berkurang ini kelihatan dari ruang movement dia kelihatan di dunia, tapi sel-selnya ini yang begitu kembali ke negaranya nanti akan menjadi lintas negara ada yang dari Malaysia, Australia, dan ada dari beberapa negara yang lain," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Indonesia seterusnya. Nah ini bisa-bisa membangun jaringan dan itu persoalan," katanya.

Terlebih, kata Moeldoko, sel-sel ISIS kemungkinan menyebar karena ada beberapa WNI yang terpengaruh dengan paham-paham yang dianut. Perlu kewaspadaan jika mereka kembali lagi ke tanah air.

"Saya pikir Menko Polhukam sudah mengantisipasi dan memitigasi kira-kira apa yang terjadi dengan me-reference yang lalu," ujar Moeldoko.

Baghdadi sempat beberapa kali dirumorkan terluka dan tewas sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kematiannya pada Minggu (27/10) waktu setempat. Trump menyebut Baghdadi tewas meledakkan diri saat terpojok oleh operasi militer AS di Suriah.

"Semalam, Amerika Serikat menegakkan keadilan pada pemimpin teroris nomor satu dunia," kata Trump dalam pernyataannya saat bicara soal operasi militer AS yang dirancang dari Irak dan dieksekusi di Suriah. [Source : Detik]

Read More

Alasan Komisi III DPR Tak Tanya Kasus Novel ke Calon Kapolri Idham Azis

berita Oktober 30, 2019

Alasan Komisi III DPR Tak Tanya Kasus Novel ke Calon Kapolri Idham Azis

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

medcom

Tak ada satu pun pertanyaan soal penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan diajukan saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Idham Azis. Wakil Ketua Komisi III DPR F-Gerindra, Desmond Mahesa, mengatakan mereka memang sengaja tak menanyakan kasus secara spesifik dalam proses seleksi itu.

"Bukan nggak ada yg nanyain, karena kita kan paham, apa pun yang kita pertanyakan ini kan bukan bukan sesuatu yang bisa jadi konkret," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut dia, materi pertanyaan dalam fit and proper test bersifat makro. Lagipula, lanjut Desmond, pertanyaan soal Novel dalam fit and proper test tidak menjamin penyelesaian kasus tersebut.

Desmond pun kemudian menyinggung janji-janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penuntasan kasus Novel.

"Kasus itu yang konkret kalau kita mengumumkan membuat jadi lain gitu. Jadi ini kan bukan bukan sekadar persoalan utang calon Kapolri dan yang lainnya. Ini kan bicara tentang sejarah jelek kepolisian, pertanyaannya adalah apakah Idham bisa melakukan ini (pengungkapan kasus Novel)?" ujarnya.

"Belum tentu bisa, buat apa kita pertanyakan lagi. Karena Jokowi sendiri tidak bisa memberikan solusi atas kasus Novel misalnya. Janji-janji juga kan Pak Presiden, nggak usah usah kita pertanyakan yang kita paham bahwa, ini ada apa sih sebenarnya? Masa Kapolri baru bisa menyelesaikan ini? Kan bullshit, Presiden (Jokowi) saja tidak mampu," imbuh Desmond.

Sementara itu, Azis mengatakan akan segera menunjuk Kabareskrim baru untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Azis resmi terpilih secara aklamasi sebagai Kapolri dalam fit and proper test yang digelar Komisi III DPR.

"Saya nanti begitu dilantik, saya akan menunjuk Kabareskrim baru dan nanti saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu," kata Idham usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). [Source : Detik]

Read More

Moeldoko: Kalau Rizieq Mau Pulang, Pulang Saja

berita Oktober 30, 2019

Moeldoko: Kalau Rizieq Mau Pulang, Pulang Saja

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

cnn

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tak ada persoalan terkait kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Hal ini disampaikan Moeldoko merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Isfah Abidal Azis.

Moeldoko menyatakan jika Rizieq ingin kembali ke Indonesia, maka yang bersangkutan tinggal pulang saja.

"Kan, enggak ada persoalan sebenarnya. Kalau mau pulang, pulang aja. Gitu aja sebenarnya," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10).

Moeldoko enggan menanggapi pernyataan Isfah soal Rizieq yang berhak pulang ke Indonesia karena masalah PBNU yang tak mendapatkan kursi Menteri Agama. Ia tak paham pernyataan yang disampaikan Isfah memiliki motif tertentu.

"Oh enggak. Enggak ngerti," ujarnya.

Sebelumnya, Isfah menyatakan bahwa berdasarkan semangat persaudaraan dirinya memandang Rizieq berhak kembali ke Indonesia.

"Dari sisi ukhuwah islamiyah, persaudaraan keislaman, maka kami berpendapat bahwa saudara kami al Habib Muhammad Rizieq bin Shihab berhak untuk pulang dan kembali ke Indonesia, itu yang perlu saya sampaikan," katanya.

Pernyataan itu direkam dalam sebuah video yang beredar viral di YouTube. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan pernyataan Isfah tidak mewakili lembaga. Menurut Helmy, pernyataan itu hanya pandangan pribadi Isfah.

Lihat juga: Kuasa Hukum Rizieq Ucapkan Terima Kasih ke Wasekjen PBNU
Rizieq sendiri tinggal di Makkah, Arab Saudi sejak April 2017 lalu. Rizieq diketahui terjerat setidaknya dua kasus yaitu dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar dan dugaan percakapan mesum dengan Firza Husein yang ditangani Mabes Polri. Dua kasus itu terkuak sebelum Rizieq pergi ke Makkah.

Kepolisian sudah menerbitkan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) dua kasus yang menjerat Rizieq tersebut. SP3 diterbitkan pada 2018 lalu.

Pada Agustus 2019, Rizieq bersumpah tak akan meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk bisa pulang ke tanah air.

"Demi Allah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis untuk cabut cekal saya di Saudi," kata Rizieq melalui rekaman suara yang diputar di Milad ke-21 FPI di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8). (fra/ain). [Source : CNN]

Read More

Ragu Idham Azis Tuntaskan Kasus Novel, Komisi III: Presiden Saja Tak Mampu

berita Oktober 30, 2019

Ragu Idham Azis Tuntaskan Kasus Novel, Komisi III: Presiden Saja Tak Mampu

Atorcator      

Rabu 30 oktober 2019

Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menyatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Purn. Tito Karnavian kepada Komnjen Polisi Idham Azis belum tentu dapat menuntaskan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Idham baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Kapolri oleh Komisi III DPR RI setelah menggelar fit and proper test. Desmond menilai Idham Azis belum meyakinkan untuk menyelesaikan kasus Novel.

Karena alasan itu pula, Komisi III juga tidak menanyakan terkait penyelesaian kasus Novel pada saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham. Desmond malah menyinggung Presiden Jokowi yang juga dinilai tidak mampu menangani kasus Novel.

“Belum tentu bisa, buat apa kita pertanyakan lagi. Karena Jokowi sendiri tidak bisa memberikan solusi atas kasus Novel misalnya, janji-janji juga kan Pak Presiden, enggak usah-usah kita pertanyakan yang kita paham bahwa, ini ada apa sih sebenarnya? Masa Kapolri baru bisa menyelesaikan ini? Kan bullshit, Presiden (Jokowi) saja tidak mampu,” ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Meski mengakui enggan menanyakan ihwal kasus Novel terhadap Idham, namun Desmond menampik bahwa hal tersebut dilakukan karena sudah disepakati sebelumnya secara kompak.

“Bukan masalah kompakan, Kan kita paham betul, kalau kita tanya jawabannya apa, daripada kita tanya ama dia nanti dia janjiin lalu dia bohong, karena itu, sekali lagi saya ulang, Presiden mampu enggak? Kalau presiden saja enggak mampu apalagi Kapolri baru?” tandasnya.

Sebelumnya, calon Kapolri Komjen Polisi Idham Aziz menyatakan akan segera melakukan proses lanjutan untuk pengusutan pelaku penyiraman air kera kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.


Idham berujar, usai dilantik ia bakal menunjuk Kabareskrim baru pengganti dirinya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Saya nanti begitu dilantik, saya akan menunjuk Kabareskrim baru dan nanti saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu. Insyallah hari Jumat nanti (pelantikan Kabareskrim),” ujar Idham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). [Source : Suara]

Read More

Sah! Komisi III DPR Setuju Idham Azis Jadi Kapolri

berita Oktober 30, 2019

Sah! Komisi III DPR Setuju Idham Azis Jadi Kapolri

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Komjen Polisi Idham Azis sebagai Kapolri sebagaimana penunjukan oleh Presiden Jokowi. Persetujuan itu diambil setelah wakil rakyat yang ada di komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Idham terpilih secara aklamasi dengan persetujuan seluruh fraksi di Komisi III.

“Seluruh fraksi aklamsi untuk setujui Komjen Idham menjadi Kapolri. Yang mana sore ini keputusan tingkat pertama dan sore ini bersurat pada pimpinan DPR untuk besok agendakan dalam rapat paripurna,” kata Ketua Komisi III Herman Hery di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

“Setuju,” sahut anggota Komisi III mendengar pernyataan Herman.

Sementara itu, Idham yang masih berada di ruangan mengucapkan rasa terima kasihnya atas proses dan persetujuan Komisi III.

“Makasih atas pelaksanaan proses uji kelayakan dalam ruang mulia ini dan terhormat, izin saya berikan komitmen laksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri,” ujar Idham. [Source : Suara?

Read More

Wasekjen PBNU: Rizieq Berhak untuk Pulang ke Indonesia

berita Oktober 30, 2019

Wasekjen PBNU: Rizieq Berhak untuk Pulang ke Indonesia

Atorcator      

Rabu 30 Oktober 2019

BBC

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Isfah Abidal Azis membuat sebuah video yang menyatakan bahwa tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab berhak untuk kembali di Indonesia.

Video tersebut kemudian beredar di media sosial, dan menjadi viral. Video yang diunggah oleh akun YouTube @Viral NU pada 28 oktober 2019 itu telah ditonton ribuan kali. Video tersebut diberi judul "VIRAL !! PBNU DUKUNG KEPULANGAN HABIB RIZIQ SIHAB !!"

Namun, Isfah mengatakan bahwa video tersebut merupakan pendapat pribadinya dan tidak mengatasnamakan PBNU.

"Kalau sikap resmi PBNU, tentunya yg dikeluarkan dan disampaikan oleh Rais Aam atau Ketua Umum PBNU, atau yang ditugaskan untuk menyampaikan," kata Isfah kseperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (31/10).

Dalam videonya, Isfah menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mengenal tiga konsep persaudaraan, yakni ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas dasar nilai dan prinsip-prinsip islam. Kemudian, Ukhuwah wathaniyah persaudaraan yang dibangun atas dasar nilai dan prinsip prinsip kebangsaan dan Ukhuwah Basyariyah persaudaraan yang dibangun berdasarkan prinsip dan nilai kemanusiaan.

"Dari sisi ukhuwah islamiyah, persaudaraan keislaman, maka kami berpendapat bahwa saudara kami al Habib Muhammad Rizieq bin Shihab berhak untuk pulang dan kembali ke indonesia, itu yang perlu saya sampaikan," katanya.

Isfah menjelaskan bahwa video tersebut tak ada kaitannya dengan kepentingan politik NU. "Itu bukan dukungan untuk Rizieq, menurut saya Rizieq berhak pulang, WNI, muslim dan dari sisi persaudaraan," katanya.

Ketika ditanya, mengapa dia membuat video itu baru sekarang, dia enggan menjelaskan.

"Enggak apa-apa dong, bisa kapan saja, ini hanya persaudaraan," katanya.

Rizieq berada di Arab Saudi sejak tahun 2017 setelah menghadapi sejumlah kasus hukum seperti percakapan konten mesum, dan penistaan Pancasila.

Isfah juga membantah bahwa video tersebut berkaitan dengan isu tentang kekecewaan PBNU yang tak mendapat jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Ini yang harus dipahami teman-teman, kabinet itu hak prerogatif presiden dan NU tidak meminta jatah itu harus digarisbawahi," katanya.

Dia menegaskan, soal video tentang Rizieq tersebut hanyalah upaya NU untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi sebelumnya mengatakan banyak kiai NU yang protes kepada pihaknya karena belum mendengar alasan logis dari Presiden Joko Widodo memilih Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

Masduki paham bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif Jokowi. Akan tetapi, ia menyebut banyak kiai yang belum mengetahui alasan utama Jokowi menunjuk menteri agama dari kalangan purnawirawan militer.

"Orang belum ketemu alasan logisnya seperti apa. Kenapa Pak Presiden yang punya hak prerogatif itu meletakkan begitu? Memutuskannya seperti itu? Itu yang jadi soal ya," kata Masduki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).

Namun, selang sehari kemudian, Presiden Joko Widodo menunjuk kader NU Zainut Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi alias Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyatakan Zainut mewakili santri NU. [Source : CNN]

Read More